Wali Kota Muhammad Sinen Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD tentang APBD Perubahan 2026

SOROTAN KATA – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Jawaban tersebut disampaikan Muhammad Sinen dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).

Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan serta berbagai masukan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan dan masukan,” ujar Muhammad Sinen.

Menurutnya, berbagai pandangan tersebut merupakan bagian dari perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah memiliki kualitas, tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendapatan Daerah Naik Rp44,42 Miliar

Menanggapi pandangan fraksi terkait pendapatan daerah, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp44.427.000.000.

Kenaikan tersebut merupakan akumulasi dari penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp2,5 miliar yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Tidore.

Menurut Wali Kota, penetapan target tersebut telah memperhatikan realisasi dan potensi pendapatan yang masih dapat dicapai hingga akhir tahun anggaran. Hal tersebut juga mempertimbangkan peningkatan status rumah sakit yang berpengaruh terhadap realisasi pendapatan BLUD.

“Realisasi pendapatan BLUD sampai dengan bulan Juli sudah mencapai 65 persen,” jelasnya.

Belanja Daerah Disesuaikan, Kebutuhan Dasar Tetap Diprioritaskan

Menanggapi pandangan Fraksi ADEM, Demokrat Karya Indonesia (DKI) dan PDI Perjuangan terkait belanja daerah, Wali Kota menjelaskan bahwa penurunan terbesar terdapat pada Belanja Operasi sebesar Rp87.126.942.539 dan Belanja Modal sebesar Rp41.113.533.925.

Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan pendapatan daerah serta hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah direncanakan.

Muhammad Sinen menjelaskan, efisiensi diarahkan pada belanja yang belum bersifat mendesak, meskipun kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap target kinerja sejumlah kegiatan.

Meski ruang fiskal terbatas, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi tersebut antara lain:

• Kesehatan: Rp158.486.684.823
• Pendidikan: Rp194.724.615.652 atau 22,52 persen
• Infrastruktur dasar: Rp170.309.926.033 atau 19,70 persen
• Persampahan: Rp5.607.832.700
• Pertanian dan perikanan: Rp8.823.106.460
• Pariwisata dan ekonomi kreatif: Rp6.145.000.000
• UMKM: Rp29.487.160
• Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp4.211.489.851 untuk penanganan bencana El Nino.

Selain itu, pemerintah daerah juga meningkatkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp26.481.045.450 untuk Alokasi Dana Desa (ADD), dari sebelumnya 5 persen menjadi 10 persen.

SiLPA Perubahan APBD 2026 Mengacu Hasil Audit BPK

Pada aspek pembiayaan daerah, Muhammad Sinen menjelaskan tanggapan terhadap pandangan Fraksi ADEM dan PDI Perjuangan terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sebelum perubahan, SiLPA tercatat sebesar Rp174.929.715.339. Angka tersebut sebelumnya diasumsikan masih terdapat kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun, realisasi dana yang dicairkan hanya sebesar Rp25.395.871.000. Karena itu, SiLPA dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menggunakan angka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Angka tersebut selanjutnya digunakan untuk menutup defisit serta memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Sementara itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Perumda Ake Mayora. Penyertaan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan perusahaan daerah.

Muhammad Sinen menjelaskan, pendapatan Perumda Ake Mayora saat ini masih berasal dari sektor pajak air bawah tanah.

DPRD Diminta Cermati Program dan Kegiatan

Menutup pidatonya, Wali Kota Muhammad Sinen meminta pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan yang akan melakukan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mencermati setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Ia berharap proses pembahasan dapat menghasilkan rancangan perubahan APBD yang lebih berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan untuk membangun Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai,” tutupnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Ridwan Yamin dan diikuti 20 dari 25 anggota DPRD.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.