Ahmad Sahroni: Tangkap Semua yang Terindikasi Terlibat Judi Online

SOROTAN KATA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta Polri untuk memberantas praktik judi daring di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dengan menangkap semua oknum pegawai yang terindikasi terlibat dalam praktik tersebut.

Sahroni juga menyampaikan apresiasinya kepada Polri atas penetapan 11 tersangka dalam kasus judi online, termasuk beberapa pegawai Kemenkomdigi.

“Tangkap semua yang terindikasi terlibat judi online, siapa pun yang ada di Kemenkomdigi. Komisi III akan terus mendukung dan mengawal Polri dalam memberantas judi online,” ujar Sahroni dalam keterangan pada Sabtu, 2 Oktober 2024.

Sahroni mengaku awalnya meragukan target Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang ingin memberantas judi online dalam 100 hari kerja, namun Polri mampu membuktikan dengan penangkapan besar dalam beberapa hari terakhir.

“Saat Pak Kapolri menetapkan target 100 hari memberantas judi online, jujur saya agak skeptis. Apa bisa kejahatan sebesar ini diselesaikan cepat? Tapi baru beberapa hari, sudah ada penangkapan besar seperti ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Saya sekarang menarik kembali skeptisisme saya dan percaya target 100 hari ini bisa tercapai, apalagi instruksi Presiden kepada Kapolri juga sangat tegas.”

Sebelumnya, pada Jumat, 1 November 2024, Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Sebanyak 11 orang ini, beberapa di antaranya adalah oknum pegawai Kemenkomdigi, termasuk staf ahli,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta.

Kombes Pol. Ade Ary menjelaskan bahwa para pegawai Kemenkomdigi tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memblokir situs judi online, namun mereka menyalahgunakan wewenang itu dengan tidak memblokir situs-situs tersebut.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung misi Asta Cita serta berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024, Kapolri mengingatkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kebocoran keuangan negara.

Sigit juga memerintahkan jajarannya untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah, seperti judi daring, narkoba, serta penyelundupan dan impor ilegal.***