Wakil Wali Kota Tidore Terima Audiensi PPDI, Bahas Aspirasi Perangkat Desa dan Pencairan ADD

SOROTAN KATA – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, didampingi Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Tidore Kepulauan di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi perangkat desa terkait sejumlah persoalan yang dihadapi, terutama keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdampak pada pembayaran penghasilan perangkat desa.

Ketua PPDI Kota Tidore Kepulauan, Ilham Ibrahim, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah membuka ruang dialog bagi perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi. Kehadiran kami bukan untuk melakukan perlawanan, tetapi ingin memastikan hak-hak perangkat desa dapat dipenuhi sesuai ketentuan. Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh terhadap pembayaran penghasilan perangkat desa,” ujar Ilham.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pencairan ADD Triwulan II sehingga pembayaran penghasilan perangkat desa dapat segera direalisasikan. Menurutnya, perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga hak-hak mereka perlu mendapat perhatian.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan percepatan pencairan ADD Triwulan II. Selain itu, kami juga berharap ke depan pembayaran penghasilan perangkat desa dapat dianggarkan dan dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki komitmen untuk memenuhi hak-hak seluruh aparatur, termasuk perangkat desa, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah masih menghadapi tantangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tidak ada kepala daerah yang ingin mengabaikan hak-hak perangkat desa. Justru melalui forum seperti ini kita dapat berdiskusi dan mencari solusi bersama. Memang kondisi keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya stabil, tetapi hak-hak perangkat desa tetap menjadi perhatian pemerintah,” tegas Ahmad Laiman.

Ia juga memastikan pemerintah daerah tidak pernah mempersulit proses pembayaran hak-hak aparatur maupun insentif yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar proses pencairan ADD Triwulan II dapat segera diselesaikan.

“Saya akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar proses pencairan ADD Triwulan II dapat segera direalisasikan sehingga hak-hak perangkat desa bisa segera dibayarkan,” ujarnya.

Ahmad Laiman menambahkan, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, komitmen untuk memenuhi hak-hak aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun perangkat desa tetap menjadi prioritas.

Audiensi tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan Ikbal Japono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yakub Husain, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore Kepulauan Ridwan Hadji, serta pejabat terkait dari BPKAD.