Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan Lakukan Koordinasi DAK ke Sejumlah Kementerian di Jakarta

SOROTAN KATA – Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara, melakukan kunjungan kerja ke beberapa kementerian di Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi sanitasi, perumahan, serta sektor perikanan dan pertanian.

Adapun kementerian yang dikunjungi antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Komisi III DPRD Tikep, Ardiansyah Fauji, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan bersama Dinas PUPR dan Dinas Kelautan Kota Tidore Kepulauan. Salah satu agenda utama adalah membahas implementasi e-katalog elektronik versi 6 tahun 2025 di LKPP, yang akan menggantikan versi 5 atau katalog lokal, sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai kewajiban penggunaan katalog elektronik terbaru untuk belanja barang dan jasa mulai 1 Januari 2025.

Ardiansyah juga menyoroti adanya sejumlah perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa yang harus segera disesuaikan oleh pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi PP Nomor 12 Tahun 2021, dan kini tengah menunggu perubahan kedua yang dijadwalkan akan dirilis pada akhir Januari 2024.

“Dalam masa transisi pemerintahan nasional ini, Komisi III memandang penting untuk menindaklanjuti berbagai isu strategis. Salah satunya terkait DAK untuk pembangunan jalan di Kota Tidore Kepulauan yang tiap tahunnya mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya bisa mencapai lebih dari Rp50 miliar per tahun, di tahun 2024 justru turun drastis menjadi hanya sekitar Rp20 miliar,” ujarnya.

Ia berharap pada tahun 2025 alokasi DAK untuk jalan dapat meningkat, mengingat pembangunan baru mencakup sekitar 50% dari total kebutuhan infrastruktur jalan di Tidore. Selain itu, DAK irigasi khususnya di kawasan transmigrasi juga sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung program swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia, serta sektor perumahan.

“Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo yang menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah rakyat, kami berharap Kota Tidore Kepulauan dapat menjadi salah satu daerah yang mendapatkan bagian, karena ini akan sangat membantu masyarakat,” lanjutnya.

Ardiansyah menambahkan bahwa persyaratan untuk memperoleh DAK ke depan akan semakin ketat dan fokus pada isu-isu strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa isu utama tersebut mencakup pendidikan, peningkatan gizi, ketahanan pangan dan energi, subsidi untuk masyarakat miskin, serta hilirisasi komoditas. Selain itu, juga terdapat isu prioritas nasional lainnya seperti transformasi digital, reformasi kesehatan, pemberantasan korupsi, serta pertahanan dan penegakan hukum.

Ia pun mengimbau Pemerintah Daerah agar segera melakukan penyesuaian dan menyiapkan data yang valid guna mempercepat proses pengusulan dana saat ada transfer masuk ke kas daerah Kota Tidore Kepulauan.

“Pada prinsipnya, yang mampu bertahan di tengah arus perubahan bukanlah yang paling kuat, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi,” tutup Ardiansyah.***