Kawal Kinerja Pemerintah, DPRD Tidore Berikan Catatan Kritis dan Strategis atas LKPJ 2025

SOROTAN KATA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menunjukkan peran pengawasan yang kuat dalam Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2025, Rabu (29/4/2026). Dalam agenda tersebut, DPRD secara resmi menyerahkan Catatan dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai rapor sekaligus panduan perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, ini menjadi panggung bagi legislatif untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah tetap sasaran dan tidak mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.

DPRD Tekankan Pembangunan Berbasis Dampak (Outcome)

Melalui Juru Bicara DPRD, Sarmin Mustari, lembaga legislatif ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak boleh hanya diukur dari angka-angka administratif (output), melainkan dari dampak nyata (outcome) yang dirasakan langsung oleh warga Tidore.

“Seluruh proses pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami memberikan rekomendasi yang menyentuh berbagai sektor vital, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan,” tegas Sarmin.

Poin-Poin Rekomendasi Strategis Legislatif:

DPRD meminta Pemerintah Kota untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, di antaranya:

• Sektor Pendidikan & Kesehatan: Melakukan audit internal untuk pemerataan akses belajar serta transformasi program penanganan stunting.

• Sektor Ketenagakerjaan & Ekonomi: Mendesak pembuatan platform digital “Tidore Karir” dan pengaktifan kembali Koperasi Nelayan guna menjamin stabilitas harga BBM serta kebutuhan operasional melaut.

• Sektor Sosial: Restrukturisasi program KUBE dan validasi data kemiskinan (DTKS) agar bantuan sosial tepat sasaran menuju kemandirian ekonomi.

Respons Pemerintah: Efisiensi dan Kolaborasi

Menanggapi poin-poin krusial dari DPRD tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyatakan komitmennya untuk menjadikan rekomendasi legislatif sebagai acuan utama dalam dokumen perencanaan daerah.

Wali Kota sependapat dengan pandangan DPRD bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah harus lebih selektif dalam memilih program prioritas yang memiliki efek domino terhadap ekonomi lokal, seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Momentum Penyehatan Struktur Keuangan

Di akhir sidang, DPRD bersama Wali Kota sepakat bahwa situasi keterbatasan fiskal saat ini merupakan momentum untuk membangun struktur keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan tangguh.

Pihak DPRD akan terus mengawal agar komitmen pemerintah dalam menjaga standar layanan kesehatan dan pendidikan dasar tetap optimal meskipun di tengah pengetatan anggaran. Dengan sinergi ini, visi Tidore yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju, dan Berkelanjutan diharapkan dapat tercapai di periode RPJMD 2025-2029.