Pupuk Bersubsidi Mulai Disalurkan pada 1 Januari 2025

SOROTAN KATA – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025, setelah penandatanganan kontrak perjanjian pengadaan dan penyaluran dengan Kementerian Pertanian.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, memastikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi siap menjalankan tanggung jawab tersebut.

“Pupuk Indonesia siap melaksanakan tugas distribusi ini berdasarkan hasil Rakortas di Bandung. Kami diminta agar per 1 Januari 2025 sudah dapat mendistribusikan pupuk kepada yang berhak. Saat ini, ada sekitar 14,7 juta petani yang terdaftar di e-RDKK 2025, dan kami sudah mempersiapkannya,” ujar Tri dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 25 Desember 2024.

Hingga 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau 100,5 persen dari kontrak yang ditetapkan pemerintah.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Pupuk urea: 3,66 juta ton
• Pupuk NPK: 3,49 juta ton
• Pupuk NPK formula khusus: 42.706 ton
• Pupuk organik: 46.521 ton

Per 23 Desember 2024, stok pupuk bersubsidi yang tersedia berjumlah 1,04 juta ton, yang terdiri dari:

• Urea: 546.758 ton
• NPK: 445.560 ton
• NPK formula khusus: 16.338 ton
• Organik: 35.658 ton

Selain itu, terdapat stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton, yang meliputi:

• Urea: 357.384 ton
• NPK: 71.235 ton

“Total stok pupuk di seluruh Indonesia mencapai 1,4 juta ton, dengan sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios. Dengan demikian, mulai 1 Januari, kami dapat mendistribusikannya. Kami berharap para petani dapat memanfaatkan momen ini karena cuaca mendukung untuk bertanam, pupuk tersedia, dan kami berupaya mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya,” kata Tri.

Tri menjelaskan bahwa kesiapan Pupuk Indonesia ini didukung oleh pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, serta pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3).

Pemerintah juga telah menyederhanakan birokrasi penyaluran, sehingga petani terdaftar dapat menebus pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Menko Pangan dan Menteri Pertanian, atas penyelesaian regulasi. Sebagai produsen, kami telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang dapat ditebus dengan mudah oleh petani terdaftar, cukup membawa KTP melalui aplikasi i-Pubers,” ujar Tri.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, menambahkan bahwa untuk percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, seluruh kepala dinas pertanian provinsi telah menetapkan penerima hingga tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran subsidi berjalan lancar.

“Saat ini, alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan telah mencapai 100 persen di seluruh daerah. Tidak ada lagi kendala dalam penyaluran sesuai e-RDKK. Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan pupuk di setiap daerah, termasuk mekanisme pembayaran subsidi sesuai rekomendasi BPK,” jelas Jekvy.***