Polda Maluku Utara Lakukan Patroli Cyber di Media Sosial

SOROTAN KATA – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) menemukan kasus ujaran kebencian di media sosial, yang mengarah pada kampanye hitam terhadap bakal calon kepala daerah, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 10 kabupaten/kota di Malut.

“Saat ini, tim Polda sedang melakukan patroli cyber di media sosial karena banyak ditemukan kampanye hitam terhadap sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan maju di pilkada,” kata Kapolda Malut, Irjen Pol Midi Siswoko pada Senin, 22 Juli 2024.

Menurut Kapolda, tim cyber terus melakukan patroli di seluruh media sosial karena berbagai isu mulai dari SARA, kampanye hitam, hingga adu domba mulai marak dan ini dapat mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama tahapan pilkada serentak berlangsung.

Kapolda menyampaikan, pentingnya kebersamaan dalam menciptakan Pilkada yang aman dan damai, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan pilkada 2024 di Malut yang aman, damai, sejuk, dan bermartabat.

Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya peran Polri dan media dalam Pilkada 2024.

“Jelang Pilkada, berdasarkan analisa intelijen, Polri dan media menjadi kunci sukses Pilkada 2024. Saya mengajak media untuk memberikan pemberitaan positif tanpa memecah belah, agar Pilkada berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Oleh karena itu, Polda Malut bersama insan pers berkomitmen membangun sinergi yang kuat dalam menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada.

Kapolda juga menegaskan bahwa Polri netral dalam pelaksanaan Pilkada, dan peran media sangat penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan Pilkada di Malut dapat berlangsung dengan aman, damai, sejuk, dan bermartabat.

Sebelumnya, Polda Malut menggelar Operasi Mantap Praja Kieraha 2024-2025 yang dimulai sejak 1 Juli 2024.

Operasi ini terdiri dari tiga tahap yakni: pra-operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca-operasi, yang akan berakhir pada 20 Juli 2025. Diharapkan operasi ini memberikan keamanan selama Pilkada serentak.

Kapolda menyebut, apel pengecekan ini untuk memastikan kesiapan personel dari setiap satuan kerja, dengan melibatkan 2/3 kekuatan riil dan setiap Kasatker memastikan kesiapan personil dalam pengamanan Pilkada serentak 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi untuk setiap tahapan Pilkada serentak 2024. Personel Satgas ini diharapkan mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama Pilkada.***