Pemkot Tidore Percepat Digitalisasi Bansos, Libatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai Agen Perlinsos

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Upaya ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah kota hingga pemerintah desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenin, saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Rabu (14/10/2026).

Dalam arahannya, Rudi menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, melainkan upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola bantuan agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh unsur pemerintah dan dukungan petugas yang bekerja langsung di tengah masyarakat.

“Digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, tetapi merupakan ikhtiar kita bersama untuk memastikan bantuan sosial dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pemkot Tidore Libatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa

Rudi Ipaenin mengakui bahwa hingga saat ini belum semua desa dan kelurahan memiliki jumlah agen perlindungan sosial (Perlinsos) sesuai target yang ditetapkan. Karena itu, diperlukan langkah percepatan untuk memenuhi kebutuhan agen sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam menjalankan tugas.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menjalin kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore. Kerja sama ini melibatkan seluruh Bhabinkamtibmas dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai agen Perlinsos.

Menurut Rudi, keterlibatan unsur kepolisian dan TNI merupakan langkah strategis yang perlu dioptimalkan melalui pembekalan, koordinasi, serta pendampingan di lapangan.

Dengan dukungan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai program bantuan sosial, sementara berbagai kendala dalam proses pelayanan dapat ditangani secara lebih cepat.

Camat, Lurah, dan Kepala Desa Diminta Aktif

Dalam rapat tersebut, Rudi juga meminta para camat, lurah, dan kepala desa agar berperan aktif mendukung percepatan digitalisasi bantuan sosial di wilayah masing-masing.

Ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan agen Perlinsos agar penempatan dan pemenuhan jumlah petugas dapat dilakukan secara terarah.

Selain itu, pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa diminta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta melaporkan setiap kendala yang ditemukan untuk dicarikan solusi bersama.

“Saya minta agar mengambil peran aktif. Pastikan kebutuhan agen di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik, masyarakat memperoleh informasi yang benar, dan setiap kendala segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama,” tegas Rudi.

Menurutnya, dukungan pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Koordinasi Aktivasi IKD Perlu Diperkuat

Selain pemenuhan agen Perlinsos, Rudi Ipaenin menyoroti pentingnya penguatan koordinasi teknis dengan Tim Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung kesiapan data kependudukan, proses identifikasi dan verifikasi sesuai kewenangan, serta penyelesaian berbagai kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan program.

Kesiapan data dan kelancaran proses verifikasi menjadi aspek penting dalam mendukung pelayanan digitalisasi bantuan sosial. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Rudi menegaskan, koordinasi yang baik perlu diikuti dengan langkah nyata agar berbagai persoalan teknis tidak menghambat masyarakat dalam mengakses layanan bantuan sosial.

Tiga Prioritas Percepatan Digitalisasi Bansos

Dalam arahannya, Rudi menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mempercepat pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial.

Pertama, mempercepat pemenuhan target agen Perlinsos di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan. Kedua, memperkuat edukasi dan pendampingan masyarakat agar informasi mengenai program bantuan sosial dapat dipahami dengan benar. Ketiga, menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Ia berharap rapat tersebut menghasilkan langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, target waktu yang terukur, serta mekanisme evaluasi secara berkala.

Menurutnya, koordinasi tidak boleh berhenti pada kesepakatan dalam rapat, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita kuat dalam koordinasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ingat, keberhasilan program ini bukan diukur dari banyaknya agen yang ditetapkan di atas kertas, melainkan dari kesiapan mereka melayani dan kemudahan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial,” tegasnya.

Pastikan Masyarakat Mendapatkan Akses Informasi

Rudi Ipaenin mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa masyarakat harus mendapatkan informasi yang memadai serta pendampingan yang dibutuhkan, sehingga tidak ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan informasi atau kendala dalam mengakses layanan.

Melalui percepatan digitalisasi bansos, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap tata kelola bantuan sosial semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.