Daerah
Pemerintah Kota Tidore Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan SPBE

SOROTAN KATA – Untuk mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan mengevaluasi pengembangannya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan SPBE di Ruang Rapat Sekda pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, DR. Syofyan Saraha, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik, Marjan Djumati. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai OPD terkait, seperti Bapperida, BPKAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah, Dinas PTSP, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dukcapil, Bagian Organisasi Setda, Bagian UPBJ, dan Bagian Hukum.
Dalam arahannya, DR. Syofyan Saraha menyampaikan bahwa implementasi SPBE di Maluku Utara masih terbatas. Belum semua pemerintah daerah menerapkan SPBE secara menyeluruh, dan banyak yang masih dalam tahap penjajakan. Menurutnya, penerapan SPBE membutuhkan kerja sama dan proses yang panjang.
“Hanya Kota Tidore dan Ternate di Maluku Utara yang sudah mulai menerapkan SPBE dan dapat dinilai. Tahun lalu, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dan itulah mengapa kita melakukan monitoring dan evaluasi ini. Karena SPBE masih merupakan hal yang baru, tentu butuh proses. Mari kita bersama-sama melihat apa kekurangannya dan memperbaikinya ke depan,” ujar Syofyan.
Syofyan juga menambahkan, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Kota Tidore Kepulauan menitipkan pesan agar kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE dapat ditemukan solusinya melalui koordinasi dan kerja sama. Hal ini penting agar sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat segera diterapkan, sehingga memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik, Marjan Djumati, menjelaskan bahwa SPBE sangat penting dalam penilaian indikator-indikator pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun belum maksimal, Kota Tidore dan Ternate sudah memiliki nilai terkait penerapan SPBE, sementara kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara belum mendapat penilaian.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk mencari tahu sejauh mana pelaksanaan SPBE di Kota Tidore dan bagaimana penerapannya di masing-masing OPD. Hari ini kita akan berdiskusi bersama, saling berbagi, dan mencari solusi untuk menghadapi kendala yang ada,” jelasnya.***
- Daerah3 bulan ago
Bulan Depan Insentif Imam, Syara dan Pendeta di Kota Tidore Dibayarkan
- Daerah3 bulan ago
Ketua Organda Tidore Kecam Tindakan Premanisme Diduga Dilakukan Tim SAMADA di Mareku
- Politik3 bulan ago
Perjalanan Paslon Wali Kota Tidore Sam Ada dalam Lingkungan Gelap dan Teriakan Masi Aman
- Politik3 bulan ago
Alasan DPC Partai Gerindra Kota Tidore Cabut Dukungan Politik kepada Paslon Wali Kota Tidore Sam Ada
- Daerah2 bulan ago
Kembangkan Ekonomi Kreatif Anak Muda, Nurul Asnawiah Dorong Pemerintah Kota Tidore Bentuk OPD Teknis
- Daerah3 bulan ago
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Luncurkan Aplikasi Satu Data Informasi Statistik
- Politik3 bulan ago
Sejumlah Dugaan Kecurangan Pilgub Maluku Utara Dibeberkan Tim Has Kie Raha
- Politik3 bulan ago
Kampanye Paslon Wali Kota Tidore Sam Ada di Rum Balibunga, Ratusan Orang Angkat 1 Jari Simbol Dukungan Masi Aman