Aset Bandar Judi Online Beroperasi di Indonesia Dibidik Polri untuk Disita

SOROTAN KATA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, kepolisian sedang menargetkan aset-aset dari bandar jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia untuk disita dan diserahkan kepada negara.

Ia menegaskan, saat ini kepolisian masih memetakan dan berupaya mengurai jaringan judi online tersebut satu per satu.

“Kami akan urai satu per satu, jika memang ada di dalam negeri, kami ambil; jika di luar, tentunya kami akan memanfaatkan kerja sama internasional se-optimal mungkin,” ujar Kapolri pada Senin, 4 November 2024.

Kapolri kembali menegaskan komitmen Polri dalam memberantas judi online.

“Yang paling utama, jangan sampai masyarakat menjadi korban gara-gara judi online, yang kadang-kadang berujung pada pinjaman online,” kata Listyo Sigit.

Mulai hari ini, Kapolri resmi memimpin Desk Penanganan Judi Online yang dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan. Desk ini akan fokus untuk mengusut dan memberantas praktik judi online di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Polri bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Polri bersama PPATK dan OJK akan memetakan sistem pembayaran terkait judi online, serta berupaya memutus semua aliran dana dan menutup alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi dalam sistem judi online.

Kapolri berharap kerja sama ini dapat mengurai jaringan transaksi judi online secara bertahap dan memutus seluruh sistemnya.

Menko Polkam Budi Gunawan, dalam jumpa pers di kantornya, menilai bahwa kepolisian telah bergerak cepat dalam mengusut jaringan judi online di Indonesia.

“Desk Judi Online ini sudah bergerak dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu, kita patut memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan jajaran,” kata Budi Gunawan.

Mengenai bandar-bandar judi online, Menko Polkam menyebut bahwa nama-nama yang menjadi target aparat masih dirahasiakan dan belum dapat diungkap ke publik.

“Kerahasiaan juga penting, terutama terkait target operasi dan sebagainya,” tegas Menko Polkam RI.***