Wali Kota Tidore Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

SOROTAN KATA – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (13/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Moh. Yamin, didampingi Ketua DPRD Ade Kama, serta dihadiri 22 anggota DPRD. Turut hadir Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, para camat, dan insan pers.

Mengawali penyampaiannya, Muhammad Sinen mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah menerima, menyetujui, dan memberikan dukungan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Berbagai langkah terus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah,” ujar Muhammad Sinen.

Selain mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada, Pemerintah Daerah juga terus menggali potensi pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut tetap memperhatikan iklim investasi, kemampuan masyarakat, prinsip keadilan, serta keberlanjutan pembangunan.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga terus memperluas penerapan sistem pembayaran elektronik sebagai bagian dari digitalisasi penerimaan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Terkait kualitas belanja daerah, Muhammad Sinen menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Ia menjelaskan, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan akan terus dilakukan, disertai penguatan sinergi antarperangkat daerah agar setiap kebijakan belanja benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menutup penyampaiannya, Muhammad Sinen berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan terus terjalin dengan baik dalam semangat saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

“Dengan sinergi dan kebersamaan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tutup Muhammad Sinen.