Wakil Wali Kota Tidore Pimpin Apel Gabungan dan Soroti Isu Kedisiplinan serta Dana Bagi Hasil

SOROTAN KATA – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, memimpin apel gabungan ASN dan Non ASN di halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (21/4/2025). Dalam arahannya, selain menekankan pentingnya kedisiplinan, ia juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tidore Kepulauan yang hingga kini belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ahmad Laiman menyampaikan bahwa kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, namun juga menyangkut kesadaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan wewenang sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Disiplin bukan sekadar hadir tepat waktu. Disiplin adalah memahami peran kita, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta berada dalam koridor tugas yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki visi lima tahun ke depan untuk menjadikan Tidore sebagai kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua. Hal ini akan diwujudkan melalui penguatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta pembentukan birokrasi yang berintegritas.

“Untuk mewujudkan visi tersebut, kedisiplinan menjadi fondasi utama. Kita digaji oleh negara, diberi tunjangan, maka sudah seharusnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ahmad Laiman juga mengajak seluruh ASN agar bekerja dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan atau rutinitas. Ia menekankan bahwa menjalankan amanah dengan niat yang tulus akan memperkuat pencapaian tujuan bersama.

Tak hanya kepada pegawai, ia juga menyoroti peran pimpinan OPD yang harus memastikan hak-hak ASN terpenuhi dengan baik. “Kalau kita menuntut kedisiplinan, maka kewajiban kita juga harus ditunaikan. Hak ASN seperti gaji dan honor harus dibayarkan tepat waktu. Pemerintahan harus berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan agar seluruh ASN bersikap terbuka terhadap kebijakan pimpinan. Ia mendorong adanya komunikasi yang sehat dan terbuka, bukan melalui keluhan di belakang layar atau media sosial.

“Kalau ada kebijakan kami yang dirasa keliru, mari sampaikan secara terbuka. Jangan hanya diam atau bicara di belakang. Kita jaga amanah ini bersama-sama,” imbaunya.

Di akhir arahannya, Ahmad Laiman kembali menegaskan soal belum disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Provinsi. Ia menyatakan bahwa Pemkot Tidore akan terus memperjuangkan hak tersebut demi kepentingan rakyat.

“Ini bukan soal etika saja, tapi soal tata kelola pemerintahan yang benar. Kami hanya menuntut hak Kota Tidore agar bisa disalurkan secara adil,” katanya.

Ia juga menyadari adanya pandangan pro dan kontra terkait sikap pemerintah kota dalam memperjuangkan DBH. Namun menurutnya, perbedaan itu muncul karena belum semua pihak memahami substansi dari tuntutan yang ada.

“Kami tidak sedang menciptakan kegaduhan. Kami hanya menyuarakan hak yang seharusnya diterima. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, saya bersama Wali Kota punya kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Tidore,” tutupnya.***