Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog untuk Petani Jagung

SOROTAN KATA – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah ini bertujuan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di seluruh Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

“Kami melakukan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025, sehingga rakor ini menjadi ajang konsolidasi dan kolaborasi untuk strategi tahun 2026 agar lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng, pada Jumat, 6 Februari 2026.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung (Poktan) untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu contohnya terlihat di Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani menerima kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung mereka.

Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro bidang pertanian pada 2026, termasuk mendukung ekosistem pertanian jagung.

Selain urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan bagi petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih menguntungkan bagi petani.

Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, harga Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga yang berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kg sesuai HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.

Program ini juga bertujuan untuk membuka lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung Indonesia.