Polda Maluku Utara Resmi Berpindah ke Sofifi, Dorong Optimalisasi Layanan Keamanan dan Percepatan Pembangunan Daerah

SOROTAN KATA – Momentum penting tercatat dalam sejarah Maluku Utara dengan resmi dipindahkannya aktivitas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dari Kota Ternate ke ibu kota provinsi di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Perpindahan ini tidak hanya sekadar seremonial, melainkan langkah strategis yang diharapkan mampu memperkuat peran Sofifi sebagai pusat pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keamanan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya wilayah daratan Oba dan sekitarnya.

Upacara tradisi penyerahan pataka Polda Maluku Utara dan syukuran perpindahan sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Polwan ke-77 Tahun 2025. Acara berlangsung khidmat di halaman Markas Komando Polda Maluku Utara, Sofifi, Senin (1/9/2025), dengan dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat tinggi Polda, para Kapolres, Sekda se-Provinsi Maluku Utara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, serta tamu undangan lainnya.

Apresiasi Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas keputusan strategis Kapolda Maluku Utara memindahkan aktivitas Polda ke Sofifi. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan kebutuhan nyata untuk mendekatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat di pusat pemerintahan provinsi.

“Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Maluku Utara beserta jajarannya atas kebijakannya dalam memindahkan aktivitas Polda dari Kota Ternate ke Sofifi. Langkah ini sangat positif untuk memperkuat pelayanan masyarakat secara optimal di ibu kota provinsi,” ujar Ismail.

Ia menegaskan, dengan adanya Polda di Sofifi, maka akses pelayanan keamanan akan semakin cepat, tepat, dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan provinsi. Hal ini sejalan dengan program nasional yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah melalui penguatan peran ibu kota provinsi.

“Kami berharap kehadiran Polda di Sofifi tidak hanya memperkuat rasa aman masyarakat, tetapi juga mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam rangka percepatan pembangunan di Maluku Utara,” tambahnya.

Kapolda Malut: Bukan Sekadar Perpindahan Gedung

Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menegaskan bahwa perpindahan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan bentuk penyesuaian institusi kepolisian terhadap arah pembangunan nasional dan daerah.

“Perpindahan ini adalah wujud nyata penyesuaian Polri terhadap arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Fokus kami adalah pemerataan pembangunan, penguatan pusat pertumbuhan daerah, serta optimalisasi peran ibu kota provinsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik,” jelas Kapolda.

Menurut Waris, Sofifi adalah kota yang tengah bertumbuh menjadi pusat pemerintahan yang modern. Kehadiran Polda Maluku Utara di jantung pemerintahan provinsi adalah komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kehadiran Polda di Sofifi bukan sekadar menempati gedung baru, tetapi hadir untuk lebih dekat dengan masyarakat, memperkuat komitmen menjaga keamanan, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Polda hadir sebagai mitra pemerintah, sahabat masyarakat, dan motor penggerak pembangunan Maluku Utara,” tegasnya.

Pesan untuk Personel Polri

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Malut berpesan kepada seluruh jajaran personel untuk menjadikan momentum bersejarah ini sebagai titik awal semangat baru dalam mengabdi.

“Saya mengajak seluruh anggota Polda Malut untuk menjadikan kepindahan ini sebagai tonggak sejarah baru. Mari kita mengabdi di Sofifi dengan disiplin tinggi, semangat baru, dan tekad bulat. Jadilah Bhayangkara yang hadir dengan hati tulus, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat sesuai semangat Polri Presisi,” pesan Waris.

Pesan ini menjadi pengingat bahwa perpindahan markas tidak hanya mengubah lokasi, tetapi juga mengharuskan lahirnya budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Momentum Sejarah dan Simbol Perubahan

Acara pemindahan ditandai dengan prosesi penyerahan dan pengibaran pataka Polda Maluku Utara di Sofifi. Prosesi ini memiliki makna simbolis bahwa mulai saat itu, Sofifi resmi menjadi pusat kendali kepolisian provinsi.

Momentum ini sekaligus menjadi penegasan posisi Sofifi sebagai ibu kota Maluku Utara yang sesungguhnya. Selama ini, Sofifi kerap menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan, di antaranya minimnya dukungan infrastruktur dan lemahnya daya tarik bagi masyarakat maupun investor.

Dengan hadirnya Polda Maluku Utara, Sofifi diharapkan semakin lengkap infrastrukturnya, bukan hanya dalam bidang pemerintahan tetapi juga keamanan dan pelayanan publik.

Dampak Strategis: Keamanan dan Ekonomi

Kehadiran Polda di Sofifi diharapkan memberi multiplier effect dalam dua aspek penting: keamanan dan ekonomi. Dari sisi keamanan, masyarakat di wilayah daratan Oba, Sofifi, dan sekitarnya akan merasakan layanan yang lebih cepat dan efisien. Hal ini penting mengingat wilayah tersebut terus berkembang dengan hadirnya berbagai proyek pembangunan strategis.

Dari sisi ekonomi, kehadiran institusi besar seperti Polda akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Pertumbuhan kebutuhan perumahan, jasa transportasi, perdagangan, hingga sektor kuliner akan terdorong oleh keberadaan ribuan personel Polri beserta keluarganya.

Lebih jauh lagi, kepastian keamanan akan menjadi modal penting dalam menarik investasi ke Sofifi. Investor membutuhkan jaminan stabilitas, dan keberadaan Polda di pusat pemerintahan merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius membangun Sofifi sebagai kota modern dan layak investasi.

Sinergi dengan Program Nasional

Perpindahan ini sejalan dengan visi besar pemerintah pusat melalui RPJPN 2025–2045, yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan pusat pertumbuhan di daerah. Dengan menempatkan Polda Maluku Utara di Sofifi, maka roda pemerintahan provinsi akan lebih sinkron dengan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polda hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah, mendukung program-program nasional, dan memastikan setiap langkah pembangunan di Maluku Utara berjalan dalam situasi yang kondusif,” tegasnya.***