Pertemuan Arahan Pengisian DRH kepada Calon PPPK Kota Tidore, Ini yang Disampaikan Wali Kota

SOROTAN KATA – Kerja keras dan dedikasi Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Sinen selama dua periode membuahkan hasil nyata.

Salah satu pencapaian besar mereka di awal tahun 2025 adalah menyelesaikan persoalan tenaga honorer Non-ASN melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, Kota Tidore Kepulauan berhasil mendapatkan 1.700 formasi PPPK.

Pada seleksi tahap pertama, sebanyak 986 peserta dinyatakan lulus dan kini memasuki proses pengusulan NIPPPK.

Saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk PPPK Tahap I Tahun 2024 di Aula Sultan Nuku, Rabu (8/1/2025), Wali Kota Capt. H. Ali Ibrahim menegaskan pentingnya menjaga kedisiplinan dan menyadari bahwa posisi yang dilamar adalah amanah besar dari Pemerintah Daerah.

“Perjuangan panjang telah dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK. Seleksi dilakukan secara transparan tanpa KKN. Dengan keterbatasan kemampuan daerah, kami mengupayakan dana transfer pusat sebesar Rp38 miliar melalui lobi intensif. Semoga komitmen ini membuahkan hasil yang diharapkan,” ujarnya.

Wali Kota dua periode ini juga menyebut capaian ini sebagai kado terbaik bagi tenaga honorer selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras Pemerintah Daerah, khususnya tim teknis BKPSDM.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, H. Ismail Dukomalamo, mengungkapkan awalnya tim anggaran hanya berani mengusulkan 600 formasi PPPK karena keterbatasan anggaran. Namun, berkat upaya keras dan dukungan lobi pusat, kuota akhirnya diperoleh.

“Solusi pembiayaan didapatkan melalui dana transfer pusat sebesar Rp38 miliar. Hak dan kewajiban PPPK setara dengan PNS, kecuali dalam hal pensiun. Pemerintah Pusat juga tidak akan lagi mengangkat ASN baru, sehingga fokus ke depan adalah peningkatan kualitas kerja,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Tidore, Rusdy Thamrin, melaporkan bahwa pada seleksi tahap pertama, sebanyak 986 peserta dinyatakan lulus, terdiri dari 195 tenaga kesehatan, 703 tenaga teknis, dan 88 tenaga guru.

“Peserta yang lulus akan memasuki tahapan pengisian DRH untuk pengusulan NIPPPK. Sosialisasi dilakukan agar peserta memahami proses ini dengan benar. Kesalahan dalam pengisian data dapat berakibat pada status Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” jelas Rusdy.

Pencapaian ini diharapkan menjadi langkah awal bagi tenaga honorer untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Tidore Kepulauan.***