Daerah
Sekda Tidore: Tahun 2025 Tidak Ada Lagi Tenaga Honorer di Setiap OPD

SOROTAN KATA – Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, menegaskan bahwa pada tahun 2025 tidak akan ada lagi tenaga honorer di setiap OPD, kecamatan, maupun kelurahan.
Hal ini sesuai dengan instruksi langsung dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan dalam pertemuan virtual terkait penyelesaian tenaga honorer di setiap daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, dalam rapat Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Tidore yang berlangsung di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore pada Kamis, 9 Jaruari 2025.
Ismail menjelaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara tegas bahwa per 31 Desember 2024, kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dilarang untuk merekrut tenaga honorer pada tahun 2025.
“Kita akan fokus pada penyelesaian tenaga honorer yang telah lolos seleksi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, serta tenaga honorer yang telah mengabdi selama dua tahun tetapi belum terdaftar dalam pangkalan data BKN untuk kemudian mengikuti tahapan seleksi tes P3K tahap II,” ujar Ismail.***
- Daerah7 bulan ago
Bulan Depan Insentif Imam, Syara dan Pendeta di Kota Tidore Dibayarkan
- Daerah7 bulan ago
Ketua Organda Tidore Kecam Tindakan Premanisme Diduga Dilakukan Tim SAMADA di Mareku
- Politik7 bulan ago
Alasan DPC Partai Gerindra Kota Tidore Cabut Dukungan Politik kepada Paslon Wali Kota Tidore Sam Ada
- Daerah6 bulan ago
Kembangkan Ekonomi Kreatif Anak Muda, Nurul Asnawiah Dorong Pemerintah Kota Tidore Bentuk OPD Teknis
- Berita5 bulan ago
Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Tidore, Ketua Gekrafs dan Dinas Pariwisata Gelar Audiensi dengan Kemenparekraf
- Daerah7 bulan ago
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Luncurkan Aplikasi Satu Data Informasi Statistik
- Politik7 bulan ago
Perjalanan Paslon Wali Kota Tidore Sam Ada dalam Lingkungan Gelap dan Teriakan Masi Aman
- Daerah2 bulan ago
ASN Kota Tidore Kepulauan Mulai Konsolidasi Dukung Aksi Tuntutan DBH ke Pemprov Maluku Utara