Penguatan Armada BPBD Tidore Tertunda, Defisit APBD Jadi Kendala

SOROTAN KATA – Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan untuk memperkuat armada penanganan bencana pada tahun 2026 terpaksa tertahan. Usulan pengadaan speedboat dan ambulans laut, yang merupakan sarana krusial bagi wilayah kepulauan, belum dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ardiansyah Fauji, mengungkapkan bahwa BPBD sejatinya telah menyampaikan kebutuhan tersebut secara resmi kepada pemerintah daerah. Empat kecamatan dengan karakter geografis yang terpisah oleh laut dinilai sangat membutuhkan sarana transportasi cepat untuk merespons bencana maupun kecelakaan.

“Komisi III memandang ini sebagai kebutuhan mendesak. Namun kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan. Anggaran kita mengalami defisit sekitar Rp49 miliar lebih, atau kurang lebih 16 persen dari total APBD,” ujar Ardiansyah, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, defisit anggaran daerah semakin diperparah oleh adanya pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit, sehingga sejumlah program prioritas harus ditunda, termasuk rencana penguatan armada BPBD.

Padahal, sebagai daerah kepulauan, Kota Tidore Kepulauan memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Wilayah Pulau Maitara, Mare, hingga kawasan daratan Oba sangat bergantung pada akses laut. Keterbatasan armada penyelamatan dinilai berpotensi memperlambat penanganan keadaan darurat dan meningkatkan risiko keselamatan bagi masyarakat.

Ardiansyah mengakui urgensi pengadaan speedboat dan ambulans laut tersebut. Namun, kata dia, realitas kondisi keuangan daerah memaksa pemerintah dan DPRD untuk mengambil langkah paling realistis.

“Untuk tahun ini belum bisa diakomodasi. Kami sepakat untuk menunda terlebih dahulu. Jika kondisi keuangan daerah membaik, rencana ini akan kembali dimasukkan, baik melalui APBD Perubahan maupun APBD 2027,” jelasnya.

Penundaan ini pun menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, keselamatan warga menuntut kesiapsiagaan penanganan bencana yang optimal. Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah mengharuskan pemerintah bersikap efisien dan berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.

Saat ini, Kota Tidore Kepulauan berada di persimpangan antara kebutuhan mendesak akan perlindungan masyarakat dan keterbatasan anggaran yang membatasi langkah pemerintah daerah. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kesiapsiagaan bencana tetap berjalan, meski penguatan armada penyelamat masih harus menunggu waktu untuk benar-benar direalisasikan.