Pemkot Tidore Terima Rekomendasi Hasil Dialog “Kwatak Bacarita” Soal Pengurangan Dana TKD

SOROTAN KATA – Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan secara resmi menyerahkan rekomendasi hasil dialog publik “Kwatak Bacarita” yang bertajuk “Pengurangan Dana TKD, Pemkot Tidore Bisa Apa?” kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk ditindaklanjuti.

Penyerahan rekomendasi dilakukan langsung oleh Ketua Kwatak Tidore, Suratmin Idrus, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, di ruang kerja Wakil Wali Kota, Selasa (14/10/2025).

Usai penyerahan, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komunitas Wartawan Tidore atas inisiatifnya menggelar dialog publik yang membahas kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat.

“Atas nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kwatak yang telah melakukan terobosan kreatif dan inovatif untuk membantu pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi krisis akibat pengurangan dana transfer,” ujar Ahmad Laiman.

Lebih lanjut, Ahmad Laiman menjelaskan bahwa hasil diskusi publik tersebut akan menjadi roadmap kebijakan Pemerintah Kota Tidore dalam menyusun langkah-langkah strategis menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk pengaturan birokrasi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dengan dana yang terbatas.

“Diskursus seperti ini memberi motivasi agar kita lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi pengurangan dana transfer. Setiap OPD harus mampu mengubah mindset agar benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, di bawah kepemimpinan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman, Pemkot Tidore berkomitmen untuk menempatkan pejabat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi hasil dialog Kwatak Bacarita akan dipelajari dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap kegiatan seperti Kwatak Bacarita ini terus berlanjut. Bahkan ke depan bisa mengangkat tema tentang birokrasi yang lebih smart, apakah struktur yang ada sudah sesuai kebutuhan masyarakat atau justru sekadar memenuhi keinginan birokrasi. Hal-hal seperti ini penting agar pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” pungkas Ahmad Laiman.***