Pemkot Tidore Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Bersama Kemendagri

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang kali ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Sekolah Rakyat bersama Kementerian Dalam Negeri, melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (21/4/2025).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, didampingi oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Dari Kota Tidore Kepulauan, hadir Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Kepala BPS Oki Afrizal, para Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, serta Tim TPID.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi tahunan Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 1,03% (year on year) dan 1,65% (month to month). Meskipun terjadi kenaikan dibanding bulan sebelumnya yang sempat mengalami deflasi -0,09%, angka ini menurutnya masih tergolong terkendali.

“Target inflasi nasional adalah 2,5% plus minus 1%. Jadi, selama berada di rentang 1,5% hingga 3,5%, itu masih aman. Angka 1,03% ini justru memberi kenyamanan bagi konsumen,” ujar Tito.

Namun di balik kenyamanan tersebut, Tito juga menyoroti tantangan bagi para produsen, khususnya petani dan nelayan. Ia menyebutkan bahwa saat ini terjadi over-supply akibat panen raya, yang menyebabkan harga jual komoditas menurun.

“Panen beras dan jagung melimpah. Presiden sudah meminta Bulog menyerap gabah dengan harga Rp6.500 dan jagung Rp5.500 per kilogram. Ini bisa menggembirakan petani jika dijalankan secara konsisten,” jelasnya.

Mendagri juga memaparkan posisi inflasi Indonesia secara global, yang menempati urutan ke-34 dari 186 negara, menjadikannya salah satu negara dengan inflasi terendah di dunia. Ia menambahkan, inflasi rendah bisa berarti baik karena suplai cukup dan daya beli stabil, namun juga bisa menandakan menurunnya daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan penguatan ekonomi riil.

Terkait program Sekolah Rakyat, Tito menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo. Ia meminta seluruh pemerintah daerah mendukung penuh program tersebut dan mengajukan usulan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

“Kriteria utama yaitu memiliki lahan dan bangunan yang layak, serta lokasi tidak terlalu jauh dari pusat kota untuk menjamin akses siswa dan distribusi sarana belajar,” ujar Tito.

Hingga saat ini, sudah tercatat sebanyak 356 usulan dari pemerintah daerah yang sedang dalam proses peninjauan di tingkat pusat. Targetnya, akan dibangun 200 Sekolah Rakyat di tahun pertama 2025.

“Kami harap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat terus terjalin, agar program ini bisa berjalan efektif dan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan,” tutup Tito.***