Politik
MUI Maluku Utara Temui Sherly Tjoanda Dinilai Membuat Langkah Kontroversial

SOROTAN KATA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara membuat langkah kontroversial dengan mengadakan pertemuan bersama Sherly Tjoanda, salah satu calon gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024. Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu, 26 Oktober 2024 itu, memunculkan dugaan terhadap lembaga tersebut.
Langkah MUI ini menuai kritik dari Ketua Front Aktivis Muslim Maluku Utara, Alan Ilyas. Menurutnya, sebagai lembaga keagamaan yang independen, MUI seharusnya mampu menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kepentingan politik praktis yang dapat merusak moral umat.
“Meskipun MUI memiliki peran dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Maluku Utara, hal yang perlu diingat adalah bahwa tugas utama MUI adalah menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran Islam di Maluku Utara,” ujarnya.
Alan menambahkan, MUI Maluku Utara sebaiknya bersikap bijak dan menahan diri, mengingat Sherly adalah calon gubernur yang sedang berkontestasi. Kehadiran MUI dalam pertemuan itu bisa saja dianggap masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada Sherly.
“Jika MUI Maluku Utara ingin bersilaturahmi dengan para kandidat, maka jangan hanya dengan Sherly. MUI juga harus bertemu dengan MK-BISA, Husain-Asrul, dan Aliong-Sahril. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa MUI Maluku Utara ‘bermain mata’ dengan Sherly,” ujarnya.
Alan juga menekankan, sebagai lembaga pembimbing dan pelindung umat Islam di Maluku Utara, MUI diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi umat Islam. Apalagi umat Islam Maluku Utara saat ini terbagi dalam pandangan terkait memilih pemimpin non-Muslim, mengingat Sherly adalah kandidat beragama non-Muslim.
“Mengenai larangan memilih pemimpin non-Muslim ini, saya berharap sikap MUI Maluku Utara jelas. MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa terkait larangan memilih pemimpin non-Muslim pada tahun 2016. Maka dari itu, sikap MUI Maluku Utara tidak seharusnya bertentangan dengan keputusan fatwa MUI Pusat terkait hal tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MUI Maluku Utara, Dr. Samlan Hi Ahmad, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi.***
Daerah1 tahun agoBulan Depan Insentif Imam, Syara dan Pendeta di Kota Tidore Dibayarkan
Daerah1 tahun agoKetua Organda Tidore Kecam Tindakan Premanisme Diduga Dilakukan Tim SAMADA di Mareku
Daerah9 bulan agoASN Kota Tidore Kepulauan Mulai Konsolidasi Dukung Aksi Tuntutan DBH ke Pemprov Maluku Utara
Daerah7 bulan agoKelurahan Mareku Hadirkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Berita5 bulan agoSegera Terbit Buku Berjudul Tanpa Tidore, Indonesia Tidak Ada Pilar Timur dari Sabang Sampai Merauke
Berita11 bulan agoPengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Tidore, Ketua Gekrafs dan Dinas Pariwisata Gelar Audiensi dengan Kemenparekraf
Daerah5 bulan agoDisdukcapil Tidore: Hoax soal Rekomendasi Wali Kota dalam Layanan Kependudukan
Daerah4 bulan agoTerus Promosikan Sektor Pariwisata, Pemkot Tidore Gelar Camping Ground di Pulau Maitara











