Menteri Hukum Ungkap Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara

SOROTAN KATA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa hingga saat ini Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara.

Status tersebut tidak akan berubah hingga Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemindahan ibu kota.

“Sampai hari ini, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Karena dalam Pasal 70 UU DKJ disebutkan bahwa UU ini berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota,” kata Supratman pada Senin, 18 November 2024.

Supratman menjelaskan, Presiden akan menandatangani Kepres tersebut jika infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah terbangun dengan baik.

Proses pembangunan infrastruktur ini diperkirakan memakan waktu beberapa tahun ke depan.

Salah satu infrastruktur yang menjadi prioritas adalah fasilitas pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hal ini penting agar roda pemerintahan di IKN dapat berjalan secara optimal.

“IKN harus layak menjadi sebuah kota yang memungkinkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk bekerja di sana,” tambahnya.

Setelah infrastruktur selesai dibangun dan Kepres ditandatangani, barulah status ibu kota resmi berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, pemerintah juga sedang mempercepat pembahasan revisi RUU DKJ bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR. Revisi ini bertujuan untuk mengubah beberapa poin dalam UU DKJ, termasuk penggantian nomenklatur dari DKI menjadi DKJ.

Menurut Supratman, perubahan tersebut diperlukan agar DKJ memiliki landasan hukum yang kuat sebagai provinsi.

Pemerintah berharap revisi ini dapat diselesaikan sebelum Pilkada 2024 berakhir pada 27 November mendatang.***