SOROTAN KATA – Kota Tidore Kepulauan berhasil mencapai target dan nilai luar biasa dalam uji kepatuhan atau opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, menjadikannya salah satu yang terbaik di antara sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Oleh karena itu, Ombudsman Perwakilan Maluku Utara berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriyani Abdul Kadir, saat melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, didampingi Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Yakub Husain, dan Kepala Bagian Organisasi, Munawar Sudin, di Ruang Kerja Wakil Wali Kota, Kamis (20/3/2025).

Sinergi Ombudsman dan Pemkot Tidore dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Dalam audiensi tersebut, Iriyani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menerima kunjungan Ombudsman.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat koordinasi dan kerja sama.

“Koordinasi ini merupakan tuntutan dari undang-undang Ombudsman, di mana kami dituntut untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Sebagai pengawas eksternal, kami diberikan ruang untuk melakukan pendampingan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Maka dari itu, kami ingin terus memperkuat kerja sama ini demi inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik,” ujar Iriyani.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti beberapa catatan kecil terkait laporan atau aduan yang diterima Ombudsman di unit pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Iriyani berharap agar setiap laporan dapat diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan dalam waktu yang lebih cepat demi kepentingan masyarakat.

Wakil Wali Kota: Ombudsman Harus Jadi Mitra dalam Mengawasi Pelayanan Publik

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyambut baik audiensi ini dan berharap sinergi antara Ombudsman dan Pemerintah Daerah dapat terus terjalin.

“Saya berharap pertemuan ini menjadi wadah untuk terus bersilaturahmi serta saling memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah. Saya juga meminta kepada teman-teman dari Ombudsman untuk tidak ragu memberikan masukan kepada kami. Sebagai Wakil Wali Kota yang bertugas dalam pengawasan, jika ada hal yang perlu disampaikan dan belum sampai ke Wali Kota, silakan langsung sampaikan kepada saya agar kita bisa saling mengingatkan dan memastikan pelayanan publik berjalan adil bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ahmad Laiman juga menegaskan bahwa dirinya siap mengidentifikasi setiap masalah atau aduan yang masuk dan sedikit demi sedikit melakukan perubahan, terutama dalam memperkuat komitmen Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinannya bersama Wali Kota Muhammad Sinen.

Ia menekankan bahwa perbaikan kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat pemangku kepentingan di masing-masing sektor.

“Mindset kita harus diubah. Setiap fasilitas publik yang dibangun harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan memenuhi hak-hak mereka. Misalnya di puskesmas, layanan apa yang paling mendesak dengan anggaran terbatas? Kita harus menentukan prioritas agar hak-hak publik tidak terabaikan,” pungkasnya.***