Wali Kota Tidore Hadiri Rakornas Kementan, Dorong Mitigasi Kekeringan dan Swasembada Pangan 2026

SOROTAN KATA – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Kegiatan strategis ini digelar sebagai respons atas prediksi BMKG terkait potensi kekeringan ekstrem pada tahun 2026, sekaligus sebagai upaya percepatan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-1336/SR.030/J/04/2026, Provinsi Maluku Utara hanya diwakili oleh dua daerah dalam rakornas tersebut, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam arahannya menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret melalui optimalisasi embung, jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

“Mitigasi harus dilakukan secara terencana dan berbasis data. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan air. Kita harus bersinergi mewujudkan swasembada pangan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dengan mengusung moto Presiden “Best Fast Result”. Ia juga menyoroti masih adanya bantuan alat pertanian yang tertahan di gudang karena menunggu kegiatan seremonial.

“Tanaman tidak menunggu anggaran. Hujan dan hama datang tepat waktu. Sejak Januari, belanja harus sudah berjalan. Tugas pemimpin adalah menemukan masalah dan segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Usai mengikuti rakornas, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Pertanian terhadap daerahnya. Ia menilai keikutsertaan Tidore dalam forum ini menjadi bukti bahwa potensi sektor pertanian daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Visi kami mencakup sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang sejalan dengan prioritas nasional. Kami berterima kasih karena usulan program Tidore tahun 2026 mendapat prioritas,” ungkapnya.

Wali Kota juga menginstruksikan jajaran Dinas Pertanian dan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti program yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan agar tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan, mengingat banyak daerah yang gagal memanfaatkan program akibat lemahnya implementasi.

Selain itu, program tersebut diminta untuk dijadikan sebagai prioritas daerah, terutama di tengah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), sehingga dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban keuangan daerah.

Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan strategis kepada daerah yang siap dengan usulan program, meliputi rehabilitasi dan percepatan pembangunan jaringan irigasi, pemanfaatan sistem pompanisasi, penyediaan varietas tanaman tahan kekeringan, serta penguatan sistem informasi iklim bagi petani.

Melalui rakornas ini, Wali Kota Tidore Kepulauan optimistis dapat menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus berkontribusi terhadap target nasional, termasuk swasembada gula, beras, serta peningkatan produksi minyak sawit untuk kebutuhan program B50.