Komisi I DPRD Tidore Minta BKPSDM Perketat Disiplin ASN di Tengah Efisiensi Anggaran

SOROTAN KATA – Ketua Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, menegaskan pentingnya pengawasan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Sarmin usai rapat koordinasi Komisi I bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dalam pertemuan itu, Komisi I meminta BKPSDM bersikap tegas dalam memastikan ASN tetap disiplin meskipun terjadi penyesuaian jam kerja.

“Secara nasional memang ada efisiensi, tetapi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tidak pernah menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena itu, disiplin ASN harus tetap dijaga,” tegas Sarmin.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat penyesuaian jam kerja ASN. Pada hari Senin, jam kerja berlangsung hingga pukul 17.00 WIT, Selasa hingga Kamis hingga pukul 14.00 WIT, sedangkan pada hari Jumat diberlakukan sistem kerja dari rumah (work from home).

Menurutnya, perubahan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja maupun kualitas pelayanan publik.

Komisi I juga secara khusus meminta BKPSDM memperketat pengawasan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, mengingat kedua instansi tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Dinas Kesehatan menyangkut pelayanan di puskesmas hingga tingkat desa dan kelurahan. Begitu pula Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan sekolah-sekolah. Ini adalah pelayanan dasar, sehingga harus diawasi secara maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Sarmin menegaskan agar ASN yang telah ditugaskan benar-benar berada di tempat tugas selama jam kerja berlangsung. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi I ke sejumlah kecamatan, khususnya Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan, masih ditemukan ASN yang tidak berada di lokasi tugasnya saat jam kerja.

“Kami meminta BKPSDM memberikan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah agar para kepala OPD benar-benar melakukan pengawasan. ASN harus disiplin, baik PNS maupun PPPK,” tandasnya.

Komisi I berharap pengawasan yang lebih ketat dapat menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.