Janji Politik Paslon Wali Kota Tidore Sam Ada, Begini Tanggapan Pakar Ekonomi

SOROTAN KATA – Janji politik pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore, nomor urut dua, Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Dano Djafar (Sam Ada) untuk membangun wilayah Oba memicu reaksi dari publik.

Sebelumnya, Paslon Sam Ada menyampaikan tujuh janji politik untuk pembangunan Oba, antara lain membangun pelabuhan laut dan pelabuhan peti kemas di antara Oba Tengah dan Oba Selatan, membangun Bandara Internasional di Oba Utara, stadion besar, perhotelan, smelter dan pabrik di Oba Selatan, serta pusat perkantoran seperti ruko dan mall di Oba Utara.

Janji politik ini dinilai terlalu ambisius oleh pakar ekonomi Maluku Utara, Dr. Muchtar Adam. Dosen Ekonomi Universitas Khairun Ternate tersebut menilai bahwa gagasan yang ditawarkan oleh Paslon Sam Ada sangat ambisius.

Dari enam hingga tujuh janji tersebut, pembangunan di Oba yang merupakan bagian dari Kota Tidore perlu dipertimbangkan dengan matang.

Menurut Muchtar, perlu dipikirkan apakah peta kawasan perkotaan dan pemukiman dapat dibangun dengan perubahan wajah ekonomi dalam lima tahun ke depan.

“Janji kepala daerah sebaiknya diwujudkan dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dr. Muchtar, yang merupakan lulusan Universitas Padjadjaran Bandung, menyebutkan bahwa Halmahera memang membutuhkan pelabuhan peti kemas, terutama dengan pertumbuhan ekspor komoditas tambang.

Jika ada perubahan struktur ekonomi di masa depan menuju kegiatan non-tambang, Halmahera memerlukan pelabuhan untuk mendukung arus barang ekspor-impor di kawasan Pasifik.

Namun, ia menekankan bahwa penentuan lokasi pelabuhan, seperti di Oba Selatan, harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan tidak hanya sekadar keputusan politis untuk kepentingan elektoral.

Muchtar menambahkan, pembangunan pelabuhan peti kemas tidak hanya bergantung pada RTRW Provinsi, tetapi juga harus sejalan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Prabowo.

Selain itu, ia meragukan kemampuan Pemkot Tidore dalam merealisasikan janji membangun smelter dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD.

Kapasitas fiskal Kota Tidore diperkirakan tidak akan cukup untuk mendanai pembangunan smelter dalam lima tahun ke depan, mengingat pertumbuhan pendapatan hanya sekitar 5 persen per tahun.

Terkait janji membangun Bandara Internasional, Muchtar menilai bahwa Oba, yang menjadi bagian dari ibu kota Provinsi Maluku Utara di Sofifi, membutuhkan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan kota. Namun, membangun bandara di Oba mungkin bukan solusi yang ideal.

Ia menyarankan agar bandara dipindahkan lebih jauh untuk mendukung pertumbuhan wilayah lain, seperti Kuabang Kao, yang dapat menggerakkan arus barang dan jasa dari utara Halmahera ke Sofifi.

“Seperti halnya Jakarta yang bandara internasionalnya berada di Tangerang atau Hasanuddin Makassar yang lokasinya di Maros, tidak semua fasilitas bisa dibangun di Oba,” jelasnya.

Pembangunan bandara, lanjutnya, menjadi kewenangan Provinsi dan harus mempertimbangkan kawasan lain di pulau tersebut.

Menurut Muchtar, dari seluruh janji politik Sam Ada, hanya pembangunan kantor Wali Kota Tidore di Oba yang realistis untuk diwujudkan. Sementara janji-janji lainnya dianggap sulit untuk terealisasi.

“Jangan karena ingin dipilih, kemudian menebar janji yang sulit direalisasikan. Janji yang disampaikan SAMADA harus mempertimbangkan batas kewenangan, kemampuan fiskal, dan kondisi lainnya,” tandasnya.***