Dukung Program Makan Bergizi Gratis, LKPP Tingkatkan Kompetensi SDM

SOROTAN KATA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam lembaganya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami fokus meningkatkan kompetensi SDM, khususnya SDM pengadaan yang akan mendukung program ini bersama rekan-rekan dari Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniawan, di sela acara LKPP Afternoon Tea With Media di Jakarta pada Senin, 4 November 2024.

Iwan menjelaskan, Kedeputian 3 LKPP sedang menangani pembinaan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut.

“Sudah ada SDM yang dilatih dan berhasil lulus sertifikasi,” ujarnya.

Selain itu, LKPP juga telah mengirim tim advokasi ke daerah-daerah untuk melakukan pendampingan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini. “Selama sebulan terakhir, kami fokus pada pendekatan SDM melalui dialog nasional. Setelah proses persiapan, barulah kami mengirimkan tim advokasi,” kata Iwan.

Ia menambahkan bahwa LKPP memiliki Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat yang menangani penggunaan APBN di bawah Kedeputian 4 LKPP, serta Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah yang mengelola penggunaan APBD. “Tim dari Kedeputian 4 ini yang akan turun untuk advokasi dan pendampingan,” ujarnya.

Iwan memastikan, program MBG akan mulai berjalan pada 2 Januari 2025. “Harus sudah jalan,” tegasnya.

Program MBG ini juga akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan makanan bergizi. “Kami juga ditugaskan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha kecil,” kata Iwan.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ikeu Tanziha, menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini akan efektif berjalan mulai Januari 2025, dengan target sekitar 15 hingga 20 juta anak di 82 titik di seluruh Indonesia.

“Kami sedang menghitung jumlah anak yang akan kita intervensi dengan anggaran Rp71 triliun. Kurang lebih sekitar 15-20 juta anak, meskipun belum seluruhnya karena keterbatasan dana,” jelas Ikeu.

BGN telah bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga serta UMKM yang akan menyediakan makanan di 82 titik tersebut, dan telah menyusun buku panduan serta standar operasional untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

“Kami bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim); di Jawa ada 50 titik, sedangkan di luar Jawa sekitar 32 titik, dengan kemungkinan penambahan. Selain itu, buku dan standar operasional untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan sudah kami siapkan,” pungkas Ikeu.***