DPRD Kota Tidore Kepulauan Resmi Sampaikan Catatan dan Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024

SOROTAN KATA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan secara resmi menyampaikan catatan strategis dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2024. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2024-2025, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan pada Kamis (15/5/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen.

Dalam pidatonya, Wali Kota Muhammad Sinen menyatakan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh DPRD merupakan masukan konstruktif yang bertujuan untuk menyempurnakan dan memperbaiki kinerja pemerintahan daerah. Hal ini juga mencerminkan bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan dengan pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata.

“Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2024 akan kami pelajari secara mendalam dan ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Rekomendasi ini juga akan menjadi acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran baik di tahun ini maupun tahun berikutnya,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menegaskan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk serius menindaklanjuti poin-poin penting dalam rekomendasi DPRD, mendiskusikannya secara internal dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025.

“Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan. Seluruh capaian pembangunan selama tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program yang terencana dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, dalam penyampaiannya merinci sejumlah catatan strategis DPRD yang mencakup: komposisi anggaran yang dinilai belum produktif, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program, akses layanan publik yang belum merata, serta lemahnya sistem pengawasan internal.

Adapun rekomendasi DPRD meliputi beberapa poin penting seperti: reformasi kebijakan fiskal dan belanja, peningkatan kualitas layanan dasar, diversifikasi ekonomi daerah, penguatan tata kelola dan implementasi e-Government, penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, DPRD juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah selama tahun 2024. Beberapa di antaranya yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang positif, lonjakan investasi, perolehan opini WTP dari BPK, perbaikan akuntabilitas kinerja dari nilai BB menjadi B, stabilitas harga pangan, serta perhatian terhadap pelestarian warisan budaya. Namun demikian, DPRD juga mencatat bahwa data makro seperti rasio gini, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan belum disajikan dalam LKPJ.

“Kami berharap rekomendasi ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. DPRD Kota Tidore Kepulauan tetap berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” tutup Ade Kama.***