SOROTAN KATA – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat menindaklanjuti instruksi strategis pimpinan daerah terkait penguatan pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan arahan Wali Kota melalui Sekretaris Daerah (Sekda), proses administrasi pembentukan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) kini telah tuntas dan siap untuk disahkan.

Gerak Cepat Bagian Hukum

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tidore Kepulauan, Abukasim Faruk, menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan penyelesaian Surat Keputusan (SK) pembentukan TPTGR sebagai bentuk respons cepat terhadap instruksi pimpinan. Langkah ini diambil guna memastikan tidak adanya celah hukum dalam penanganan kerugian keuangan daerah.

“SK pembentukan TPTGR sudah berada di meja Wali Kota dan tinggal menunggu penandatanganan. Ini merupakan respons cepat kami atas instruksi Wali Kota melalui Sekda,” tegas Abukasim.

Ia juga menjelaskan terkait status Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP2KD). Menurutnya, lembaga yang berfungsi menyidangkan kasus-kasus kerugian negara tersebut telah dibentuk sejak tahun 2021.

“Untuk MP2KD, SK-nya sudah ada sejak tahun 2021 dan tidak perlu diterbitkan SK baru lagi. Tinggal dilaksanakan saja,” jelasnya.

Struktur Tim TPTGR

Adapun struktur Tim Peneliti TPTGR terdiri atas:

Ketua: Inspektur Kota Tidore Kepulauan

Sekretaris: Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan

Anggota:

* Kepala BKPSDM

* Kepala Bagian Hukum Setda

* Seluruh Inspektur Pembantu (Irban) I hingga III

* Irban Investigasi

* Tim teknis dari unsur Auditor dan Analis di lingkungan Inspektorat

Struktur Tim MP2KD

Sementara itu, susunan Tim MP2KD terdiri dari:

Ketua: Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan

Wakil Ketua: Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan

Sekretaris: Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan

Anggota:

* Asisten Administrasi Umum

* Kepala BKPSDM

* Kepala Bagian Hukum Setda

Dengan rampungnya proses administrasi ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.