Wali Kota Tidore Komitmen Kurangi Tunjangan DPRD dan Pejabat Demi Efisiensi Anggaran

SOROTAN KATA – Semangat efisiensi anggaran negara kini semakin mendapat perhatian serius di Kota Tidore Kepulauan. Setelah menerima masukan langsung dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, menyatakan komitmennya untuk mengurangi besaran tunjangan di tubuh DPRD maupun Pemerintah Kota Tidore.

Kebijakan ini diambil dengan tujuan agar pengelolaan uang rakyat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan warga Tidore Kepulauan.

Masukan GP Ansor dan Fatayat NU Jadi Pemicu Efisiensi

Dalam dialog humanis bersama GP Ansor dan Fatayat NU, Wali Kota Tidore menerima sejumlah rekomendasi terkait pengendalian pengeluaran pemerintah. Kedua organisasi kepemudaan ini menilai, efisiensi anggaran adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan bahwa dirinya siap membuka ruang diskusi bersama DPRD untuk membicarakan mekanisme pengurangan tunjangan.

“Karena kami sudah diminta oleh GP Ansor dan Fatayat NU untuk segera melakukan pertemuan dengan DPRD, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mengundang keterwakilan dari DPRD untuk membicarakan mengenai tuntutan mereka, terutama soal pengurangan tunjangan di DPRD,” jelas Wali Kota di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, baru-baru ini.

Tunjangan Pejabat Pemkot Tidore Juga Akan Dievaluasi

Tidak hanya menyasar DPRD, Wali Kota juga membuka ruang agar tunjangan pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tidore turut dievaluasi. Ia bahkan menekankan bahwa dirinya siap jika tunjangan miliknya maupun Wakil Wali Kota harus dikurangi demi kepentingan bersama.

“DPRD juga harus menilai kepada Pemerintah Kota atas besaran tunjangan yang tidak wajar untuk diwajarkan, sehingga dampak dari efisiensi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, besar kecilnya tunjangan bukanlah tolok ukur kepuasan pejabat. Yang jauh lebih penting adalah ketulusan dan keikhlasan pejabat dalam membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Soal tunjangan ini tidak boleh ikut kemauan kita, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jadi kita sudah harus memulai dengan melakukan efisiensi dari diri sendiri,” tambahnya.

Apresiasi dari GP Ansor dan Fatayat NU

Sikap tegas Wali Kota Muhammad Sinen langsung mendapat apresiasi positif dari GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore. Kedua organisasi ini menilai bahwa langkah tersebut adalah cerminan dari pemimpin yang memikirkan rakyatnya, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok.

Ketua GP Ansor Kota Tidore, Jafar Noh Idrus, menegaskan bahwa apa yang dilakukan Wali Kota adalah sikap langka, terutama di Maluku Utara.

“Ini sikap luar biasa dari seorang pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang banyak. Kami berharap, DPRD sebagai lembaga wakil rakyat bisa mencontohkan semangat ini untuk kemajuan Kota Tidore dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jafar Noh Idrus, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan, GP Ansor dan Fatayat NU siap mendukung langkah pemerintah, sekaligus mengawal implementasi kebijakan efisiensi ini agar tidak hanya berhenti pada wacana.

Efisiensi Sebagai Langkah Strategis

Kebijakan pengurangan tunjangan yang digagas Wali Kota Muhammad Sinen sejalan dengan semangat efisiensi nasional yang saat ini tengah digencarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan daerah, langkah ini diyakini dapat:

1. Mengoptimalkan penggunaan APBD agar lebih banyak terserap pada program-program pro rakyat.
2. Mengurangi beban keuangan daerah, sehingga menghindarkan risiko defisit anggaran.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang berani melakukan penghematan dari dalam.
4. Mendorong DPRD dan pejabat eksekutif agar lebih fokus pada pelayanan publik daripada kenyamanan pribadi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Wali Kota Tidore menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan dijalankan secara sepihak. Proses diskusi dengan DPRD akan dilakukan secara transparan, terbuka, dan berbasis data keuangan daerah.

Ia menilai, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan langsung manfaat dari setiap rupiah uang negara yang digunakan.

Tantangan Implementasi

Meski langkah ini mendapat apresiasi, sejumlah tantangan tetap menanti. Di antaranya:

• Resistensi sebagian pejabat atau anggota DPRD yang merasa keberatan jika tunjangan mereka dipangkas.
• Proses birokrasi dalam perubahan kebijakan tunjangan yang membutuhkan regulasi jelas, termasuk peraturan daerah.
• Perlunya pengawasan publik agar efisiensi benar-benar terlaksana, bukan sekadar jargon politik.

Namun, dengan adanya dukungan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor dan Fatayat NU, kebijakan ini dinilai lebih memiliki kekuatan moral untuk diwujudkan.

Harapan untuk Masyarakat Tidore

Masyarakat Tidore Kepulauan kini menaruh harapan besar terhadap kebijakan efisiensi ini. Jika benar-benar dilaksanakan, penghematan anggaran bisa dialihkan untuk:

• Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
• Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan.
• Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
• Dukungan pada generasi muda melalui pelatihan keterampilan dan beasiswa pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan tunjangan bukan hanya soal angka rupiah yang dikurangi, tetapi lebih kepada arah baru pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil.

Sikap Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, yang berkomitmen mengurangi tunjangan pejabat dan DPRD, adalah langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.

Didukung GP Ansor dan Fatayat NU, langkah ini menjadi simbol kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Walaupun tantangan implementasi akan tetap ada, kebijakan ini membuka jalan menuju pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Jika DPRD dan seluruh komponen pemerintahan Kota Tidore bersatu mendukung semangat efisiensi ini, maka Tidore bisa menjadi contoh nasional bagaimana sebuah daerah kecil mampu menghadirkan inovasi besar untuk rakyatnya.***