Wali Kota Tidore Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Pembahasan Kondisi Terkini Bersama Mendagri

SOROTAN KATA – Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan merespons dinamika sosial politik terkini, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025 sekaligus pembahasan kondisi nasional melalui zoom meeting. Pertemuan virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia, termasuk para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang penting untuk mengintegrasikan strategi pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Pesan Mendagri: Kesederhanaan di Tengah Sensitivitas Sosial

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan perlunya kepala daerah dan pejabat publik lebih berhati-hati dalam menggelar acara seremonial, mengingat kondisi sosial yang saat ini cukup sensitif.

“Di tengah situasi seperti ini, semua sangat sensitif. Jadi baik hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya memberikan santunan kepada anak yatim piatu atau membantu masyarakat kurang mampu,” tegas Tito.

Ia mengingatkan, pesta atau hiburan berlebihan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terlebih dengan kemudahan distribusi informasi di media sosial, potongan video acara dapat dipelintir dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menciptakan narasi negatif.

“Kalau ada pesta dengan musik, lalu dipotong videonya, dibuat konten, kemudian dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang sedang menuntut kesederhanaan pejabat—itu bisa menjadi amunisi baru yang digoreng pihak yang ingin situasi menjadi tidak baik,” ujarnya.

Pesan utama dari Mendagri adalah menjaga low profile, empati, dan kesederhanaan, yang dinilai penting untuk merawat kepercayaan publik di tengah situasi yang dinamis.

Fokus pada Pengendalian Inflasi

Selain isu sosial, rakor ini juga membahas perkembangan inflasi nasional yang menjadi perhatian utama pemerintah. Inflasi yang terkendali menjadi indikator kunci stabilitas ekonomi, sekaligus faktor penting bagi daya beli masyarakat.

Kepala daerah diminta aktif melakukan pemantauan harga, memperkuat koordinasi dengan Bulog, serta memastikan distribusi pangan berjalan lancar di wilayah masing-masing.

“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik, tetapi soal bagaimana masyarakat tetap merasa aman, kebutuhan pokok tersedia, dan harga-harga tetap stabil,” ujar Tito.

Paparan Menko Pangan: Indonesia Surplus Produksi

Rakor juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memberikan gambaran situasi pangan nasional. Menurutnya, Indonesia kini berada dalam posisi surplus produksi, sebuah pencapaian penting setelah sebelumnya mengalami ketergantungan impor.

“Produksi nasional mencapai sekitar 33 juta ton gabah per tahun, sementara kebutuhan domestik hanya 30 juta ton. Tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton. Kalau tahun lalu kita masih banyak impor, tahun ini tidak ada. Bulog juga terus bergerak untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga,” jelas Zulkifli.

Ia menekankan bahwa keberhasilan surplus pangan tidak boleh membuat daerah terlena. Justru, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di tingkat lokal harus terus diperkuat.

“Pemberdayaan masyarakat adalah kunci. Termasuk melalui koperasi desa yang bisa menjadi motor penggerak ketahanan pangan di daerah,” tambahnya.

Peran Tidore dalam Agenda Nasional

Bagi Kota Tidore Kepulauan, rakor ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional, khususnya pengendalian inflasi dan pembangunan pangan.

Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan bahwa Tidore siap mendukung arahan pemerintah pusat dengan mengedepankan program berbasis masyarakat, terutama di sektor pertanian dan kelautan yang menjadi potensi utama daerah.

Sekda Ismail Dukomalamo menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan lebih efektif jika dibarengi dengan keterlibatan aktif seluruh OPD. “Kami memastikan setiap kebijakan yang lahir dari pusat akan diadaptasi secara konkret di Tidore. Fokus kami adalah menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung swasembada pangan,” ungkapnya.

Momentum Menjaga Kepercayaan Publik

Dari perspektif CEO friendly, rapat koordinasi ini membawa beberapa pesan penting yang relevan bagi tata kelola pemerintahan dan dunia usaha:

1. Empati sebagai Modal Sosial
   Pejabat publik dan pemimpin daerah diingatkan untuk menunjukkan kesederhanaan. Sikap ini bukan sekadar simbol, melainkan strategi untuk merawat kepercayaan publik yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas sosial.

2. Stabilitas Harga sebagai Fondasi Ekonomi
   Inflasi yang terkendali menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kepastian harga pangan menjadi faktor utama dalam menjaga daya beli, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Kedaulatan Pangan Daerah
   Surplus nasional harus diperkuat dengan swasembada daerah. Bagi Tidore, ini berarti mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu menopang kebutuhan lokal sekaligus mendukung cadangan nasional.

Sinergi Pusat dan Daerah

Rakor ini juga menegaskan pentingnya sinergi lintas level pemerintahan. Pemerintah pusat memberi arahan strategis, sementara daerah berperan dalam implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi lokal.

Sebagai contoh, arahan Mendagri tentang kesederhanaan bukan hanya soal acara protokoler, tetapi juga menyentuh pola kepemimpinan. Pemimpin daerah dituntut mampu membaca situasi sosial dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, arahan Menko Pangan tentang pemberdayaan masyarakat menggarisbawahi pentingnya inovasi daerah dalam menciptakan model pertanian modern, koperasi produktif, dan rantai pasok pangan yang efisien.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski surplus pangan tercapai, tantangan ke depan tetap ada, terutama terkait distribusi, infrastruktur, dan daya beli masyarakat. Bagi Maluku Utara, termasuk Tidore, tantangan geografis menjadi isu penting. Akses distribusi antar pulau membutuhkan perhatian lebih agar harga pangan tetap stabil.

Di sisi lain, dinamika sosial politik yang kerap dipengaruhi isu-isu viral di media sosial juga menuntut pemimpin daerah untuk lebih adaptif. Sikap sederhana, empati, dan komunikasi publik yang tepat akan menjadi modal utama menjaga kepercayaan masyarakat.

Rakor pengendalian inflasi dan pembahasan kondisi terkini yang diikuti Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama jajaran pemerintah daerah bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum penting untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional.

Pesan Mendagri tentang kesederhanaan dan empati menjadi pengingat bahwa kepemimpinan modern bukan hanya soal capaian program, tetapi juga tentang kemampuan membangun kepercayaan publik. Sementara itu, paparan Menko Pangan tentang surplus produksi menjadi sinyal positif, namun sekaligus tantangan bagi daerah untuk memperkuat swasembada lokal.

Bagi Tidore, momentum ini mempertegas posisi kota sebagai bagian penting dari peta pembangunan nasional. Dengan potensi pertanian, kelautan, dan kekuatan sosial budaya masyarakat, Tidore memiliki modal besar untuk ikut menopang stabilitas pangan sekaligus menjaga keseimbangan inflasi di wilayah Maluku Utara.

Seperti ditekankan Mendagri, “Kesederhanaan adalah bentuk empati.” Dan dari empati inilah, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan, yang pada akhirnya menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan.