Visi Pembangunan Jangka Panjang Tidore 2025-2045: Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan dalam Bingkai Toma Loa Se Banari

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menetapkan visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025–2045, yaitu “Mewujudkan Tidore Kepulauan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dalam Bingkai Toma Loa Se Banari.” Pada periode pertama (2025–2029), arah kebijakan difokuskan pada Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Kamis (15/5/2025).

“Penyusunan RPJMD 2025–2029 harus disinergikan dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah,” ujar Muhammad Sinen.

Mantan Wakil Wali Kota dua periode ini menambahkan, RPJMD tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya minta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait mengikuti kegiatan ini secara serius, memahami indikator dan target yang direncanakan, serta merancang program strategis yang benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa setelah forum ini, akan diterbitkan Surat Edaran Wali Kota untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif para pimpinan perangkat daerah dalam meneliti, mengkaji, dan mendiskusikan rencana kerja lima tahun ke depan, dan tidak hanya menyerahkannya kepada staf perencanaan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari konsultasi publik ini adalah untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen RPJMD yang dihasilkan lebih berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Ia juga berharap dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, terutama dalam penyusunan data, indikator kinerja, hingga finalisasi dokumen Renstra. “Data yang disusun oleh perangkat daerah harus dipahami dan dikaji terlebih dahulu agar akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan bersama DPRD,” tandasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah, Tenaga Ahli RPJMD Prof. Dr. Husen Alting, SH, MH, beserta tim, staf ahli wali kota, para asisten sekda, pimpinan OPD, para camat, Rektor Universitas Nuku, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan se-Kota Tidore Kepulauan.***