Daerah
Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Dukung Efektivitas Administrasi Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045

SOROTAN KATA – Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien. Melalui integrasi tersebut, pelayanan kependudukan seperti KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dalam upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai mengikuti Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, bertempat di Ruang Rapat Sekda, Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Rabu (15/10/2025).
“Sinkronisasi program antara pusat dan daerah sangat penting, agar administrasi kependudukan seperti KTP tidak hanya menjadi penanda identitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh hak-hak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Ismail Dukomalamo.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, keberhasilan Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila pemerintah dan masyarakat bekerja bersama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana amanat UUD 1945 dapat terwujud,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan pembangunan kependudukan menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
“Penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan bangsa,” tegas Budi Setiyono.
Kegiatan Zoom Meeting tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Asis Hadad, Kepala Bappelitbangda bersama Kabid terkait, Kadis PP dan KB beserta jajaran, serta Kadis Dukcapil Kota Tidore Kepulauan.
Daerah1 tahun agoBulan Depan Insentif Imam, Syara dan Pendeta di Kota Tidore Dibayarkan
Daerah1 tahun agoKetua Organda Tidore Kecam Tindakan Premanisme Diduga Dilakukan Tim SAMADA di Mareku
Daerah9 bulan agoASN Kota Tidore Kepulauan Mulai Konsolidasi Dukung Aksi Tuntutan DBH ke Pemprov Maluku Utara
Daerah7 bulan agoKelurahan Mareku Hadirkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Berita5 bulan agoSegera Terbit Buku Berjudul Tanpa Tidore, Indonesia Tidak Ada Pilar Timur dari Sabang Sampai Merauke
Berita11 bulan agoPengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Tidore, Ketua Gekrafs dan Dinas Pariwisata Gelar Audiensi dengan Kemenparekraf
Daerah5 bulan agoDisdukcapil Tidore: Hoax soal Rekomendasi Wali Kota dalam Layanan Kependudukan
Daerah4 bulan agoTerus Promosikan Sektor Pariwisata, Pemkot Tidore Gelar Camping Ground di Pulau Maitara











