Sekda Tidore Kepulauan Ikuti Rakor Virtual Terkait Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah APBD 2025

SOROTAN KATA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Hasil Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dari ruang rapat Wali Kota Tidore, pada Kamis (15/5/2025).

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, dan diikuti oleh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Dalam arahannya, Agus Fatoni menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan manajemen keuangan negara dan daerah melalui kebijakan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam penyusunan serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah. Efisiensi belanja daerah diarahkan untuk memangkas pengeluaran yang tidak prioritas, menghapus kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, serta memperkuat anggaran berbasis hasil (outcome-based budgeting),” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus juga menekankan pentingnya penyesuaian pendapatan yang realistis dan disesuaikan dengan potensi serta tren ekonomi daerah. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian guna mendukung pembiayaan program prioritas.

“Efisiensi belanja tidak hanya bertujuan untuk penghematan anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Langkah penyesuaian ini merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta berkelanjutan, demi mendukung visi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Usai mengikuti rakor, Sekda Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo menyampaikan bahwa Pemkot Tidore Kepulauan telah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan regulasi, termasuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer daerah.

“Kami telah melakukan efisiensi anggaran hingga 50 persen, terutama pada belanja perjalanan dinas dan pos anggaran lainnya yang tidak bersifat prioritas. Laporan terkait hal ini juga telah kami sampaikan kepada Gubernur Maluku Utara dan Kementerian Dalam Negeri, melalui Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah,” ungkap Ismail.***