Proyek DAK Molor, Wali Kota Tidore Soroti Disiplin ASN dan Kinerja SKPD

SOROTAN KATA – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa rendahnya tingkat penyerapan anggaran oleh sejumlah SKPD menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Per 2 Desember 2025, realisasi anggaran baru mencapai 72 persen. Angka tersebut masih jauh dari target ideal yang seharusnya sudah berada di atas 80 persen pada awal Desember.

Wali Kota menekankan bahwa seluruh SKPD wajib mendorong penyerapan anggaran hingga melampaui 90 persen paling lambat pada 15 Desember. Ia juga mengingatkan bahwa SKPD yang bekerja lambat akan dikenai konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya sudah sampaikan, kalau ada yang tidak mau bekerja sesuai target, akan saya evaluasi,” tegasnya.

Selain persoalan penyerapan anggaran, sejumlah proyek fisik yang dibiayai melalui DAK turut mengalami keterlambatan. Hal ini dipicu oleh proses tender yang molor akibat aturan nasional yang melarang pelaksanaan tender sebelum kepala daerah dilantik, ditambah proses refocusing anggaran yang mengubah seluruh perencanaan sebelumnya.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah proyek, seperti pembangunan laboratorium kesehatan DAK dan pekerjaan fisik di rumah sakit, kekurangan waktu pengerjaan.

Wali Kota juga menyoroti lemahnya pengawasan dan kedisiplinan ASN, termasuk praktik titip tanda tangan pada saat undangan paripurna di DPRD Kota Tidore. Menurutnya, perilaku tersebut tidak dapat lagi ditoleransi karena bertentangan dengan etika dan integritas ASN.

“Ini perilaku buruk yang sering dilakukan oleh sejumlah pejabat, baik sekretaris maupun kabid. Saya sudah tahu semuanya dan akan saya evaluasi,” ujarnya.

Selain mengingatkan pejabat SKPD, Wali Kota juga memberikan peringatan kepada para kontraktor agar bekerja sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan proyek bukan sepenuhnya kesalahan kontraktor, melainkan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional dan proses refocusing.

Muhammad Sinen turut meminta dukungan Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan dan seluruh masyarakat dalam mengawasi pembangunan daerah. Ia berharap setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan atau kendala di lapangan dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah.

“Saya tidak bisa menjangkau semua titik. Saya butuh dukungan teman-teman media dan semua elemen masyarakat, agar bersama-sama kita memajukan Kota Tidore Kepulauan,” tutupnya.