PKB Tidore Dukung Muhammad Sinen: Kurangi Tunjangan DPRD untuk Kepentingan Rakyat

SOROTAN KATA – Semangat efisiensi anggaran yang ditunjukkan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dengan mengurangi besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore, mendapat sambutan positif. Dukungan penuh datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tidore Kepulauan yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah berani dan berpihak kepada rakyat.

Ketua DPC PKB Kota Tidore, Murad Polisiri, menegaskan bahwa kebijakan Wali Kota tidak hanya menyasar DPRD, melainkan juga seluruh pejabat eksekutif, termasuk dirinya sendiri. Menurut Murad, sikap tersebut menunjukkan bahwa semangat penghematan yang digagas Wali Kota benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Pak Wali Kota bahkan meminta agar DPRD menilai tunjangan eksekutif, termasuk dirinya. Jika ada tunjangan yang dinilai berlebihan dan perlu dipangkas, silakan dipangkas demi masyarakat. Ini langkah luar biasa yang patut diberi apresiasi. Dari PKB, kami tentu mendukung penuh sepanjang itu untuk kepentingan rakyat,” ujar Murad, saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (5/9/2025).

PKB Nyatakan Komitmen Kawal Kebijakan Efisiensi

Murad yang juga mantan anggota DPRD Kota Tidore dua periode menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendukung langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Ia menilai, kebijakan efisiensi ini sejalan dengan semangat perubahan yang diusung pasangan Muhammad Sinen – Ahmad Laiman sejak awal pencalonan.

“Sebagai partai koalisi pengusung, PKB akan pasang badan. Kami siap habis-habisan mengawal setiap kebijakan yang diambil Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama itu untuk rakyat. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai yang ikut memenangkan mereka di Pilkada,” tegas Murad.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran, terutama dalam hal tunjangan DPRD maupun pejabat eksekutif, merupakan langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, kata Murad, efisiensi adalah keniscayaan agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.

Tunjangan DPRD dan Eksekutif Jadi Sorotan

Isu tunjangan DPRD Kota Tidore sebelumnya sempat menjadi perbincangan publik. Besaran tunjangan yang dinilai cukup tinggi di tengah kondisi fiskal daerah, dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang masih banyak bergantung pada program bantuan sosial, peningkatan layanan pendidikan, serta kesehatan.

Dengan langkah yang diambil Wali Kota Muhammad Sinen, menurut PKB, arah kebijakan anggaran akan lebih fokus kepada sektor prioritas.

“Ketika anggaran efisiensi dilakukan, maka ruang fiskal daerah akan semakin sehat. Ujungnya, masyarakat juga yang akan menerima manfaat,” jelas Murad.

Ia menambahkan, PKB akan terus mengawal agar proses efisiensi ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar terealisasi dalam dokumen anggaran daerah.

Respons PKB Terkait Rencana Rumah Dinas DPRD

Meski mendukung penuh kebijakan efisiensi tunjangan, PKB Tidore masih bersikap hati-hati terkait rencana pembangunan rumah dinas bagi anggota DPRD Kota Tidore. Murad menilai, kebijakan pembangunan rumah dinas harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan beban anggaran yang berlebihan.

“Kalau untuk rencana rumah dinas, kami masih harus menghitung plus minusnya. Jangan sampai program itu justru berdampak pada pengurangan alokasi untuk kebutuhan mendesak masyarakat. Karena itu, PKB akan membahasnya secara internal terlebih dahulu sebelum menentukan sikap resmi,” ujarnya.

Murad menegaskan, keputusan akhir terkait rumah dinas DPRD akan disalurkan melalui Fraksi PKB di DPRD Kota Tidore. Dengan demikian, sikap partai tetap konsisten berpijak pada kepentingan rakyat.

Efisiensi Anggaran, Jalan Tengah untuk Kepentingan Rakyat

Kebijakan efisiensi yang digagas Wali Kota Muhammad Sinen dan mendapat dukungan dari PKB, dinilai menjadi jalan tengah di tengah kondisi keuangan daerah yang penuh tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja daerah sering kali terbebani oleh kebutuhan rutin, termasuk tunjangan pejabat dan anggota legislatif.

Dengan adanya pengurangan tunjangan, pemerintah daerah akan memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

“Efisiensi bukan berarti anti terhadap DPRD maupun pejabat, tetapi ini bagian dari komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat,” tambah Murad.

Dukungan Politik Jadi Modal Kuat

Langkah Wali Kota Muhammad Sinen untuk mengurangi tunjangan DPRD tentu bukan kebijakan yang ringan. Di satu sisi, kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, dengan dukungan politik dari PKB dan partai koalisi lainnya, langkah tersebut akan semakin kuat dan berpeluang besar untuk dijalankan secara konsisten.

PKB sendiri menyatakan siap berada di garis depan mengawal kebijakan ini. Murad menegaskan bahwa keberanian Wali Kota layak diteladani karena jarang ada kepala daerah yang dengan tegas membuka peluang pemangkasan tunjangan, termasuk tunjangannya sendiri.

Efisiensi dan Masa Depan Tidore

Kebijakan efisiensi anggaran yang kini menjadi sorotan di Tidore Kepulauan bukan hanya sekadar isu teknis pengelolaan keuangan. Lebih jauh, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Langkah Wali Kota Muhammad Sinen yang didukung PKB, jika berjalan konsisten, diyakini akan menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Efisiensi juga menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Tidore Kepulauan berjalan sesuai arah, yakni menyejahterakan masyarakat dari pesisir hingga ke pelosok desa.

Dukungan penuh PKB terhadap langkah Wali Kota Muhammad Sinen dalam mengurangi tunjangan DPRD Kota Tidore Kepulauan menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi mendapat legitimasi politik. Dengan komitmen partai koalisi, kebijakan ini bukan hanya wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam dokumen anggaran yang nyata.

Meski demikian, sikap hati-hati PKB terhadap rencana pembangunan rumah dinas DPRD menunjukkan bahwa partai ini tetap mengedepankan kalkulasi rasional agar kebijakan tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

Pada akhirnya, langkah efisiensi ini bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan cermin dari komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan elit.***