Pemkot Tidore Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 Bersama Kemendagri

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (10/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Sekda.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, Kepala BPS Kota Tidore Oki Afrizal, serta sejumlah OPD yang tergabung dalam TPID Kota Tidore Kepulauan.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta seluruh kepala daerah untuk aktif memantau dan mengawal kondisi inflasi di wilayah masing-masing dengan mengacu pada data yang akurat dan langkah yang responsif. Ia menekankan pentingnya optimalisasi ruang fiskal daerah dalam menghadapi tantangan inflasi.

“Kepala daerah harus terus mendorong belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal. Pemerintah pusat juga membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan data dan masukan strategis, baik dari internal daerah maupun dari mitra,” ujar Bima Arya.

Sementara itu, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Dr. Pudji Ismartini, memaparkan data perkembangan inflasi nasional periode Mei 2021 hingga Mei 2025. Ia mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, bulan Mei cenderung mengalami inflasi, dengan puncaknya terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen.

Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada Mei 2025 tercatat deflasi sebesar 0,37 persen—angka terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini dinilai signifikan dan menjadi bahan evaluasi penting dalam pengendalian harga ke depan.

Dalam pemaparannya, Pudji Ismartini menjelaskan bahwa fluktuasi harga yang disebabkan oleh komponen barang kebutuhan pokok, pangan segar, dan harga yang diatur pemerintah, menjadi faktor utama yang memengaruhi inflasi atau deflasi setiap tahunnya.

“Hal ini menjadi indikator penting bahwa pengendalian harga pangan serta distribusi barang harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dan pusat. Ketika komponen harga bergejolak mendominasi, berarti sistem distribusi dan pasokan belum sepenuhnya stabil,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mendukung langkah pemerintah pusat untuk menekan laju inflasi.

“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendukung penuh upaya pengendalian inflasi melalui berbagai langkah strategis, seperti pembagian pangan gratis, penguatan cadangan pangan daerah, pengawasan distribusi barang, serta pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara berkala setiap minggu,” ungkap Taher Husain.***