Pemkot Tidore Apresiasi Dialog Humanis GP Ansor dan Fatayat NU: Kolaborasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi tinggi kepada Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tidore yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum dialog humanis bersama pemerintah daerah. Momentum ini dipandang sebagai wujud nyata partisipasi publik dalam mengawal tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, didampingi Sekretaris Daerah, Ismail Dukomalamo, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, saat menerima audiensi GP Ansor dan Fatayat NU di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (2/9/2025).

Dialog Humanis sebagai Instrumen Governance

Dalam arahannya, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan bahwa dialog terbuka antara pemerintah dengan organisasi masyarakat memiliki nilai strategis dalam memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

“GP Ansor dan Fatayat NU harus terus mengawal jalannya pemerintahan ini. Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan dari seluruh elemen organisasi demi kemajuan daerah. Hari ini saya bangga karena kalian memilih berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi bersama, bukan sekadar menyampaikan kritik,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, pola komunikasi seperti ini merupakan bagian dari good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas stakeholder. “Kritik, masukan, dan saran harus selalu disampaikan dengan cara yang konstruktif. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” tambahnya.

Peran Strategis Organisasi dalam Pembangunan Daerah

Wali Kota juga menyampaikan harapannya agar seluruh organisasi di Kota Tidore, khususnya GP Ansor dan Fatayat NU, konsisten memberikan dukungan serta masukan kepada pemerintah daerah.

“Maju atau tidaknya Kota Tidore bukan hanya tanggung jawab saya atau jajaran OPD. Siapapun yang tinggal di daerah ini punya peran penting dalam membangun Tidore. Saya ingin organisasi-organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah, bukan sekadar pengkritik dari luar,” tegas Muhammad Sinen.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pemkot Tidore menempatkan civil society organizations bukan sebagai oposisi, melainkan mitra dalam membangun ekosistem pemerintahan yang inklusif.

Aspirasi dan Tuntutan GP Ansor

Ketua GP Ansor Kota Tidore, Jafar Noh Idrus, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi yang lahir dari hasil kajian organisasi. Ia menekankan bahwa dinamika sosial-politik di tingkat pusat maupun daerah saat ini menuntut kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Kami memilih berdialog langsung dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, meskipun berbagai isu berkembang di luar sana,” kata Jafar.

Ia juga menyoroti isu tunjangan anggota DPRD Kota Tidore yang menurut GP Ansor perlu ditinjau kembali. Jafar menjelaskan, terdapat empat poin utama yang menjadi sorotan, yakni tunjangan perumahan, kesejahteraan, transportasi, dan insentif komunikasi.

“Semua tunjangan ini membutuhkan biaya besar, sementara daerah sedang menghadapi efisiensi anggaran. Kami meminta pemerintah meninjau ulang peraturan wali kota agar sesuai regulasi dan tidak membebani anggaran,” tambahnya.

Dukungan dengan Sikap Kritis

Meski menyampaikan tuntutan, GP Ansor tetap menunjukkan sikap konstruktif. Jafar menegaskan bahwa organisasinya melihat pemerintah daerah sebagai mitra, bahkan sahabat.

“Ketika kebijakan Pemda tepat, kami akan mendukung sepenuhnya. Namun ketika ada kebijakan yang tidak tepat, GP Ansor siap hadir dengan solusi. Kami ingin menjadi bagian dari mitra kritis, bukan sekadar penghambat,” tegasnya.

Sikap ini mencerminkan komitmen GP Ansor untuk menjaga keseimbangan antara fungsi check and balance dan dukungan terhadap program pemerintah.

Perspektif Fatayat NU: Efisiensi dan Keberpihakan pada Masyarakat

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Kota Tidore, Astuti Ardenan, menyampaikan pandangan serupa. Ia mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Pemkot Tidore, seraya menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami memahami bahwa tunjangan DPRD memiliki fungsi untuk mendukung kinerja. Namun dalam kondisi saat ini, pemerintah harus lebih selektif dan tegas. Jika tidak bisa dihapuskan, maka minimal dilakukan penghematan agar dana publik lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Astuti.

Ia menegaskan bahwa isu tunjangan bukan persoalan setuju atau tidak setuju, melainkan soal prioritas. “Ini bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas, melainkan soal tanggung jawab pemerintah untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Daerah Respon dengan Bijak

Menanggapi masukan dari GP Ansor dan Fatayat NU, Wali Kota Muhammad Sinen bersama Sekda Ismail Dukomalamo menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Mereka berkomitmen mengevaluasi regulasi terkait tunjangan DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan keberpihakan pada masyarakat.

“Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kami. Prinsipnya, setiap rupiah dari anggaran daerah harus dipastikan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkap Wali Kota.

Membangun Budaya Dialog Berkelanjutan

Momentum dialog humanis ini juga menjadi tonggak penting dalam membangun budaya komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya ruang seperti ini, aspirasi dapat disampaikan tanpa harus melalui demonstrasi atau tekanan politik.

“Keterlibatan aktif organisasi masyarakat akan memperkuat kualitas demokrasi lokal. Pemerintah terbuka dengan kritik, selama itu disampaikan secara elegan dan konstruktif,” tutupnya.***