Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Harapkan Konsistensi Pemprov Maluku Utara dalam Pembayaran DBH

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat bersikap konsisten dalam merealisasikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), yang hingga kini belum juga disalurkan sejak tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat diwawancarai pada Senin (14/4/2025).

Muhammad Sinen menjelaskan bahwa nilai DBH Kota Tidore Kepulauan yang belum dibayarkan mencapai Rp43 miliar, dan hingga memasuki tahun 2025 ini, belum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait realisasinya.

“Dana Bagi Hasil ini merupakan hak kabupaten/kota yang hanya dititipkan di Provinsi. Tapi anehnya, milik Kota Tidore justru ditahan sejak tahun 2022, dan hingga sekarang belum ada kepastian,” ungkapnya.

Ia juga menyayangkan sikap Pemprov yang terkesan pilih kasih.

“Anehnya, DBH untuk Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat sudah dibayarkan oleh Provinsi sebelum bulan puasa kemarin,” tambahnya.

Lebih lanjut, Muhammad Sinen mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tidore melalui dinas terkait telah beberapa kali menyampaikan langsung persoalan ini ke pihak Provinsi, namun hingga kini belum mendapat jawaban pasti.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Ibu Gubernur agar menyampaikan kepada Dinas Keuangan maupun BKD untuk memperhatikan DBH Kota Tidore Kepulauan. Karena Halut dan Halbar sudah dibayar, lalu Tidore kapan?” ujarnya.

Muhammad Sinen juga mengkritik ketidakadilan dalam pola distribusi DBH oleh Pemerintah Provinsi. Menurutnya, pembagian seharusnya dilakukan secara merata dan serentak ke seluruh kabupaten/kota.

“Kalau memang mau dibagi, maka harus dibagi untuk semua. Kalau belum bisa, ya jangan dulu. Jangan mendahulukan Halut dan Halbar, indikatornya apa? Sementara masih ada 10 kabupaten/kota lainnya yang juga menunggu,” tegasnya.

Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi memberikan kepastian terkait DBH Kota Tidore Kepulauan paling lambat dalam pekan ini.

“Saya minta kepada Pemprov untuk segera memberikan kejelasan. Sampai minggu ini belum ada juga kepastian. Dan saya mohon kepada pihak keamanan, jangan membatasi jika Pemerintah Kota Tidore hendak melakukan aksi. Itu akan saya pimpin langsung,” pungkasnya.***