Daerah
Pemangkasan Dana TKD 2026 Ancam Belanja Pegawai di Tidore

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026. Pemotongan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat diproyeksikan berdampak langsung pada kemampuan fiskal, terutama menyangkut belanja pegawai. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), biaya operasional, hingga gaji PPPK dan tenaga paruh waktu terancam tidak terbayarkan.
Hal ini dibahas dalam rapat bersama pimpinan OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kota Tidore Kepulauan yang dipimpin Wali Kota Muhammad Sinen didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman serta Sekda Ismail Dukomalamo di Aula Sultan Nuku, Senin (29/9/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan bahwa kondisi ini merupakan ujian berat di awal kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Ia menyoroti turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinilai paling berpengaruh.
“Kalau dana lain bisa dikurangi, DAU seharusnya tidak, karena hitungannya sudah jelas. Kalau DAU sampai berkurang lebih dari Rp100 miliar, tentu dampaknya besar bagi daerah,” ujar Sinen. Ia menekankan pemotongan ini tidak hanya terjadi di Tidore, melainkan juga di daerah lain se-Indonesia.
Sementara itu, Sekda Ismail Dukomalamo menjelaskan penurunan TKD 2026 mencapai lebih dari Rp300 miliar. “Jika kondisi terburuk ini terjadi, maka di 2026 tidak ada lagi dana bantuan, hibah, maupun kegiatan fisik dan belanja modal. Informasi ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar mereka memahami situasi sebenarnya,” katanya.
Rincian penurunan TKD Kota Tidore TA 2026 antara lain:
- DBH: turun 49%, dari Rp190,77 miliar (2025) menjadi Rp93,63 miliar.
- DAU: turun 19%, dari Rp565,74 miliar menjadi Rp452,78 miliar.
- DAK Fisik: turun 80%, dari Rp49,20 miliar menjadi Rp8,87 miliar.
- DAK Nonfisik: naik 22%, dari Rp80,51 miliar menjadi Rp103,43 miliar.
- Gaji PPPK: dari Rp38,30 miliar (2025) menjadi Rp0 (2026).
- Intensif fiskal: dari Rp6,51 miliar menjadi Rp0.
- Dana Desa: turun dari Rp38,59 miliar menjadi Rp33,22 miliar.
Total pengurangan TKD mencapai Rp300,60 miliar, yang menyebabkan proyeksi APBD Kota Tidore turun drastis dari Rp1,16 triliun (2025) menjadi Rp797,11 miliar pada 2026.***
Daerah1 tahun agoBulan Depan Insentif Imam, Syara dan Pendeta di Kota Tidore Dibayarkan
Daerah1 tahun agoKetua Organda Tidore Kecam Tindakan Premanisme Diduga Dilakukan Tim SAMADA di Mareku
Daerah9 bulan agoASN Kota Tidore Kepulauan Mulai Konsolidasi Dukung Aksi Tuntutan DBH ke Pemprov Maluku Utara
Daerah7 bulan agoKelurahan Mareku Hadirkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Berita5 bulan agoSegera Terbit Buku Berjudul Tanpa Tidore, Indonesia Tidak Ada Pilar Timur dari Sabang Sampai Merauke
Berita11 bulan agoPengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Tidore, Ketua Gekrafs dan Dinas Pariwisata Gelar Audiensi dengan Kemenparekraf
Daerah5 bulan agoDisdukcapil Tidore: Hoax soal Rekomendasi Wali Kota dalam Layanan Kependudukan
Daerah4 bulan agoTerus Promosikan Sektor Pariwisata, Pemkot Tidore Gelar Camping Ground di Pulau Maitara











