Muhammad Sinen Buka Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Perencanaan Responsif dan Berdampak bagi Kesejahteraan Masyarakat

SOROTRAN KATA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) merupakan agenda strategis tahunan yang menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2027 di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Kamis (12/2/2026).

Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan potensi daerah, sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2027.

“Kami berharap Musrenbang tidak hanya menjadi rutinitas administratif dalam memenuhi regulasi, tetapi benar-benar menjadi forum yang menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhammad Sinen.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan selama masa kepemimpinannya telah menempatkan Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri, namun sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan agar seluruh kebijakan dan program berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, menjelaskan bahwa tujuan Musrenbang ini adalah untuk menyelaraskan serta membahas berbagai masukan dan usulan dari pemangku kepentingan guna menyempurnakan kerangka regulasi dan penganggaran dalam dokumen RKPD.

Ia menambahkan, hasil Musrenbang akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), guna mewujudkan sinergitas pembangunan antarwilayah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan.

“Kegiatan Musrenbang ini dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan dalam penyusunan RAPBD Kota Tidore ke depan,” jelas Saiful.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini turut menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi kepada Bapperida Kota Tidore Kepulauan yang menjadi salah satu dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang pertama melaksanakan Musrenbang.

Menurut Sarmin, Kota Tidore Kepulauan kerap menjadi pelopor bagi kabupaten/kota lain di Maluku Utara, tidak hanya dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD, tetapi juga dari sisi ketepatan waktu, kualitas dokumen, hingga substansi perencanaan.

“Kota Tidore Kepulauan selalu menjadi catatan kami di Bappeda Provinsi Maluku Utara sebagai daerah yang menunjukkan performa kuantitatif yang baik, baik dari aspek kepatuhan waktu, kualitas dokumen, maupun substansi. Bapperida Kota Tidore kerap menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Maluku Utara,” ujar Sarmin.