Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Data Inflasi Harus Akurat dan Kredibel

SOROTAN KATA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak melakukan manipulasi data inflasi.

“Saya tekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Dia mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait hal ini. Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa pemda yang terlibat dalam manipulasi data inflasi. Meskipun jumlahnya relatif kecil, Sri Mulyani tidak merinci lebih lanjut.

Ia juga menyampaikan kepada Mendagri bahwa pemberian apresiasi kepada daerah tidak boleh memicu distorsi terhadap angka inflasi.

“Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk memastikan angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Penghargaan harus benar-benar diberikan berdasarkan pencapaian yang nyata, karena harga stabil dan terjaga dengan baik,” tegas Menkeu.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa data perhitungan inflasi oleh BPS telah sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen.

Dia menambahkan, setiap proses pengumpulan data oleh BPS, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data, dilakukan dengan mengikuti standar internasional.

Seluruh kegiatan statistik juga dilengkapi dengan mekanisme penjaminan kualitas data, termasuk penentuan waktu, lokasi, dan target responden untuk survei harga konsumen.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan independensinya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Amalia.

Terkait tudingan mengenai keberadaan pasar murah sebagai upaya manipulasi angka inflasi, Amalia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa beberapa kepala daerah memiliki cara tersendiri untuk memanipulasi angka inflasi.

Pasalnya, daerah yang berhasil menjaga inflasi berkesempatan mendapatkan insentif dari pemerintah, sedangkan daerah yang gagal mengendalikan inflasi dapat dikenakan sanksi.

Menurut Tito, kondisi ini mendorong beberapa kepala daerah untuk menyusun strategi manipulasi data inflasi, salah satunya dengan mengadakan pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang dikumpulkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.***