Krisis Kepercayaan DPR RI, Murad Polisiri Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka kepada Masyarakat

SOROTAN KATA – Menyikapi situasi nasional yang tengah diwarnai krisis kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tidore Kepulauan, Murad Polisiri, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat.

Murad menilai, aksi-aksi demonstrasi yang marak terjadi di berbagai daerah hingga menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia merupakan tanda nyata kegelisahan publik terhadap kinerja DPR RI. Menurutnya, kondisi ini menjadi panggilan bagi semua partai politik, termasuk PKB, untuk introspeksi dan melakukan langkah-langkah nyata demi kepentingan rakyat.

“Kami dari PKB menyampaikan permohonan maaf atas segala kegelisahan publik. Kami berkomitmen penuh untuk mendorong langkah-langkah perbaikan demi kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Murad saat dihubungi melalui telepon, Jumat (5/9/2025).

Evaluasi Internal dan Komitmen Perbaikan

Murad menegaskan, sebagai partai yang memiliki wakil di parlemen, PKB Kota Tidore menyadari bahwa selama hampir satu tahun kehadirannya di DPRD Kota Tidore, partai belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu, PKB akan melakukan evaluasi internal yang menyeluruh agar kinerja partai lebih maksimal.

“Hampir satu tahun kehadiran PKB Kota Tidore di parlemen, kami menyadari mungkin belum banyak memberi yang terbaik untuk rakyat. Karena itu, kami membuka diri untuk menerima kritik dan masukan yang membangun, baik disampaikan ke DPC PKB maupun Fraksi PKB di DPRD Kota Tidore,” jelasnya.

Sebagai mantan aktivis PMII Metro Makassar, Murad menekankan bahwa kritik masyarakat bukanlah ancaman, tetapi cambuk bagi PKB untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja partai. Ia menegaskan bahwa PKB akan menjadikan aspirasi publik sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan program kerja.

Bela Sungkawa untuk Korban Demonstrasi

Selain menyampaikan permohonan maaf, Murad juga menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban dalam gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir. Ia berharap masyarakat yang mengalami luka segera pulih, dan korban yang meninggal dunia ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban luka-luka segera diberi kesembuhan, dan yang telah berpulang ke rahmatullah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ucap Murad, yang juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tidore dua periode.

Murad menambahkan, musibah demonstrasi ini menjadi pengingat bagi semua pihak, khususnya partai politik, bahwa kepercayaan publik adalah modal utama demokrasi. Tanpa dukungan dan keyakinan masyarakat, keberadaan lembaga legislatif maupun partai politik akan kehilangan legitimasi.

Krisis Kepercayaan Publik: Tantangan Bagi DPR RI

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI bukanlah isu lokal, melainkan fenomena nasional yang memengaruhi citra partai politik di seluruh Indonesia. Demonstrasi yang menuntut reformasi, transparansi, dan akuntabilitas, semakin memperlihatkan bahwa masyarakat menaruh ekspektasi tinggi pada wakil rakyat.

Murad mengakui bahwa PKB, sebagai salah satu partai yang memiliki wakil di parlemen, harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi partai untuk membuktikan bahwa aspirasi publik bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata.

“Situasi nasional saat ini mengingatkan kami bahwa rakyat selalu menilai kinerja partai politik. Kegundahan masyarakat harus menjadi cambuk bagi PKB untuk terus memperbaiki diri, memperkuat kinerja, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegasnya.

Ruang Terbuka untuk Kritik dan Masukan Masyarakat

PKB Kota Tidore menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kinerja partai. Murad mengajak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan yang sifatnya membangun, baik melalui DPC PKB maupun Fraksi PKB di DPRD Kota Tidore.

“Kritik masyarakat adalah energi bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami ingin memastikan setiap program kerja dan kebijakan partai benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Murad.

Ia menambahkan, masukan yang diterima akan dijadikan bahan evaluasi untuk menyusun strategi politik yang lebih efektif dan berpihak pada rakyat. Dengan pendekatan ini, PKB berharap dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan antara partai dengan konstituen.

Komitmen PKB untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Langkah PKB Kota Tidore dalam menyikapi krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI juga menegaskan komitmen partai dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Murad menyatakan, partainya tidak hanya fokus pada kepentingan politik internal, tetapi menempatkan aspirasi rakyat sebagai prioritas utama.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh PKB, baik di parlemen maupun di tingkat partai, berpihak pada kepentingan rakyat. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik kami,” jelas Murad.

Dengan langkah-langkah perbaikan internal, keterbukaan terhadap kritik publik, dan komitmen untuk menegakkan demokrasi yang adil, PKB berharap dapat memainkan peran positif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan partai politik secara umum.

PKB Kota Tidore, melalui Ketua DPC Murad Polisiri, telah mengambil sikap tegas menyikapi krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI. Partai ini tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi juga berkomitmen melakukan perbaikan internal, membuka ruang kritik, dan menjadikan aspirasi publik sebagai landasan kebijakan.

Dengan langkah ini, PKB berusaha menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika partai politik berpihak pada rakyat, mengedepankan transparansi, dan menjalankan fungsi legislatif secara profesional.

Murad menegaskan, pengalaman buruk akibat demonstrasi yang menelan korban menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa kepercayaan publik adalah modal utama demokrasi, dan partai politik harus selalu berada di garis depan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.***