Kota Tidore Peringkat Kedua SPI se-Maluku Utara, Wali Kota Hadiri Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta

SOROTAN KATA – Kota Tidore Kepulauan berhasil menempati posisi kedua dengan skor 74,37% dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) di Provinsi Maluku Utara. Atas capaian tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mendapat undangan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Acara ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, komunitas, serta instansi pemerintah daerah. Dalam indeks nasional SPI untuk lingkup Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan berada di peringkat kedua, di bawah Kabupaten Pulau Morotai yang meraih skor 75,18%, dan disusul Kabupaten Halmahera Selatan dengan skor 73,44%. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara sendiri menempati posisi ke-10 dengan skor 61,83%.

Usai mengikuti puncak peringatan Hakordia 2025, Wali Kota Muhammad Sinen menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti komitmen Kota Tidore dalam memperkuat integritas dan meminimalkan risiko korupsi. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk semakin meningkatkan pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Hari ini saya menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025 yang digelar KPK RI. Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah berprestasi terkait survei SPI, menempati skor tertinggi kedua di Maluku Utara. Harapan saya, seluruh ASN ke depan dapat semakin memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi di Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.

Survey Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen nasional untuk mengukur risiko korupsi dan tingkat integritas di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat, daerah, maupun lembaga pendidikan. Pengukuran dilakukan melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, pegawai, serta para ahli, dengan tujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem antikorupsi secara objektif. SPI juga menilai upaya pencegahan korupsi melalui survei yang menyasar ASN dan publik.