Kinerja Dinilai Lemah, Banyak Pejabat di Tidore Terancam Diganti

SOROTAN KATA – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV. Langkah tegas ini diambil karena banyak pejabat dinilai belum menunjukkan kinerja optimal dan masih bergantung pada arahan pimpinan tanpa inovasi maupun terobosan untuk kepentingan masyarakat.

“Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses secara administrasi oleh BKPSDM dan dijadwalkan selesai paling lambat 5 Desember,” ujar Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, saat ditemui di ruang rapat Wali Kota, Selasa (2/12/25).

Wali Kota menegaskan evaluasi ini dilakukan murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen pejabat terhadap pakta integritas yang telah mereka tandatangani saat pelantikan. Ia menyatakan tidak akan ragu mengganti pejabat yang gagal mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mengingatkan bahwa jika target PAD tidak mencapai 100 persen, minimal realisasi harus berada pada kisaran 70–80 persen. Namun kenyataannya, sebagian besar capaian PAD Kota Tidore masih berada di bawah target tersebut.

“Saya akan pakai kacamata kuda. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal komitmen terhadap pakta integritas. Lagipula jabatan bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” tegasnya.

Wali Kota mengungkapkan bahwa banyak pejabat berpotensi diganti karena rendahnya serapan anggaran tahun 2025, ditambah sejumlah pejabat yang tidak disiplin menghadiri agenda resmi seperti rapat paripurna DPRD.

“Banyak pejabat tidak hadir di agenda resmi, tapi menitip tanda tangan. Ini perilaku yang tidak pantas bagi ASN dan pasti akan saya evaluasi,” ujarnya.

Untuk eselon II, pergantian hanya akan dilakukan melalui asesmen pada jabatan yang kosong, seperti Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD Kota Tidore. Sementara jabatan lainnya hanya akan mengalami pergeseran tanpa proses asesmen.

“Saya berharap dukungan dari semua pihak. Saya tidak ingin pada masa kepemimpinan saya bersama Ahmad Laiman, ada pejabat yang hanya bersantai dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.