Ketua DPRD dan Konsistensi Fraksi PDIP Dukung Langkah Wali Kota Tidore Revisi Tunjangan DPRD

SOROTAN KATA – Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap besaran sejumlah tunjangan yang melekat pada anggota DPRD mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, yang menegaskan komitmennya mendukung langkah kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih efisien dan berpihak pada masyarakat.

Menurut Ade Kama, perubahan besaran tunjangan yang direncanakan oleh Wali Kota merupakan konsekuensi logis dari kondisi kemampuan daerah. Ia menilai, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anggaran harus mempertimbangkan situasi fiskal daerah serta prioritas pembangunan yang lebih luas.

“Secara pribadi saya sangat mendukung sikap Wali Kota. Kita semua memahami bahwa kebijakan tentang tunjangan ini tentu akan merujuk pada kemampuan daerah, dan hal itu tidak bisa dihindari. Saya memandang keputusan Wali Kota adalah langkah yang tepat untuk efisiensi,” ujarnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (3/9/2025).

Apresiasi Kebesaran Jiwa Wali Kota

Lebih lanjut, Ade Kama menyampaikan apresiasi terhadap langkah Wali Kota Muhammad Sinen yang berencana mengundang keterwakilan DPRD untuk duduk bersama membahas persoalan tunjangan ini. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan kepemimpinan yang terbuka dan berjiwa besar.

“Inilah kebesaran jiwa seorang Wali Kota yang mau mengundang DPRD untuk membicarakan masalah ini secara langsung. Saya sangat mengapresiasi langkah tersebut, dan tentu saya siap hadir memenuhi undangan itu. Saya berharap pembahasan nanti menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.

Konsistensi Sikap Fraksi

Sikap dukungan Fraksi PDIP juga disampaikan anggota DPRD dari PDIP, Idham Sabtu. Ia menekankan bahwa selama kebijakan yang diambil oleh kepala daerah berpihak kepada masyarakat, ia secara pribadi akan mendukung penuh.

“Sepanjang kebijakan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, saya sangat mendukung. Apalagi sikap fraksi sudah jelas mendukung langkah Wali Kota untuk mencabut SK terkait besaran tunjangan DPRD yang berlaku saat ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Idham menyebut bahwa dukungan terhadap kebijakan penghematan tunjangan DPRD juga selaras dengan gerakan berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Pemuda Ansor dan Fatayat NU, yang sejak awal mendorong efisiensi anggaran untuk kepentingan rakyat.

“PDIP adalah partai yang selalu berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Jadi, bagi saya, langkah Wali Kota ini sudah sepatutnya mendapat dukungan bersama. Inilah saatnya kita membuktikan keberpihakan kepada wong cilik,” tandasnya.***