Dua Fraksi DPRD Tidore Dinilai Ragu Potong Tunjangan

SOROTAN KATA – Rencana Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, untuk memangkas sejumlah tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan terus menuai sorotan publik. Dukungan datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan keagamaan. Namun, di sisi lain, sikap sebagian anggota DPRD justru dinilai tidak tegas dan terkesan menunda.

Sorotan tajam kali ini datang dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tidore Kepulauan. Ketua GP Ansor Tidore, Jafar Noh Idrus, secara terbuka menyampaikan kritik keras kepada dua fraksi yang hingga kini belum menyatakan sikap terhadap kebijakan pengurangan tunjangan tersebut.

Fraksi yang dimaksud adalah Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), gabungan Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra, serta Fraksi PKB, gabungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sikap “No Comment” Dinilai Tidak Serius

Menurut Jafar, alasan kedua fraksi yang belum bisa mengambil keputusan karena masih menunggu rapat internal justru memperlihatkan ketidakseriusan mereka dalam merespons tuntutan masyarakat.

“Sikap dua fraksi yang memilih no comment ini, kami menilai bahwa mereka lebih takut kekurangan penghasilan daripada memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Jafar.

Ia menekankan, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD semestinya mampu mengambil posisi yang jelas dan tegas. Apalagi, tunjangan yang mereka nikmati bersumber dari pajak masyarakat.

“Kalau tidak bisa bersikap secara fraksi, seharusnya bisa secara pribadi. Faktanya, ada anggota lain yang berani mengambil sikap personal. Jadi aneh kalau masih ada yang memilih diam,” lanjutnya.

Apresiasi untuk Anggota yang Tegas

Dalam kesempatan itu, Jafar memberikan apresiasi kepada dua anggota Fraksi Adem, gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai NasDem. Mereka adalah Mochtar Djumati (NasDem) dan Alifandi Risky (PAN).

Keduanya secara pribadi menyatakan dukungan terhadap langkah Wali Kota Tidore meskipun keputusan resmi fraksi belum keluar. Sikap tegas ini dinilai sebagai contoh nyata keberanian politik.

“Ketua Fraksi DKI dan Ketua Fraksi PKB yang tidak bisa bersikap secara personal, agar bisa bercermin pada Mochtar Djumati dan Alifandi Risky. Mereka berani mendukung keputusan wali kota meski tanpa restu fraksi. Itu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” kata Jafar.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Tidore, Ade Kama, yang telah menunjukkan keberpihakan pada masyarakat dengan mendukung pengurangan tunjangan DPRD.

Meskipun sempat terlihat ragu dengan alasan regulasi, Jafar menilai sikap politik yang ditunjukkan PDIP dan Ketua DPRD hari ini menunjukkan adanya kesadaran baru untuk berpikir lebih jauh tentang kepentingan rakyat.

GP Ansor: Tidak Biarkan Wali Kota Berjuang Sendiri

GP Ansor menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Wali Kota Tidore dalam mengurangi tunjangan DPRD. Bagi organisasi ini, kebijakan tersebut adalah langkah tepat yang mencerminkan keberanian dan orientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Atas nama rakyat, GP Ansor dan Fatayat NU tidak akan membiarkan Wali Kota berjuang sendiri. Anggaran yang selama ini terserap untuk tunjangan DPRD bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat. Ini langkah yang sangat tepat,” ujar Jafar.

Ia pun meminta agar Fraksi DKI dan Fraksi PKB segera melakukan rapat internal dan menyampaikan sikap mereka secara terbuka melalui media agar publik mengetahui dengan jelas posisi politik mereka.

“Persoalan tunjangan DPRD yang mencapai belasan miliar ini bukan lagi rahasia umum. Tidak perlu takut bersikap di hadapan publik. Transparansi adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat,” tandasnya.

Empat Komponen Tunjangan Bernilai Rp 15,5 Miliar

Rencana pengurangan tunjangan DPRD Tidore yang digagas Wali Kota Muhammad Sinen menyasar empat item besar dengan nilai total mencapai Rp 15,5 miliar per tahun.

Rinciannya:

1. Tunjangan Perumahan Anggota dan Pimpinan DPRD – Rp 4,4 miliar
2. Tunjangan Transportasi – Rp 3,5 miliar
3. Tunjangan Kesejahteraan Anggota dan Pimpinan – Rp 4,5 miliar
4. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD – Rp 3,1 miliar

Bagi pemerintah kota, alokasi tunjangan sebesar itu dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang masih banyak bergantung pada bantuan layanan dasar.

Implikasi Ekonomi dan Tata Kelola

Jika pengurangan tunjangan ini terealisasi, maka setidaknya ada dana Rp 15,5 miliar yang dapat dialihkan untuk program-program prioritas masyarakat. Anggaran sebesar itu berpotensi menopang pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan pendidikan.

Dari perspektif tata kelola, langkah pengurangan tunjangan DPRD juga menjadi sinyal penting tentang komitmen efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pemerintah pada kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan semangat reformasi birokrasi.

Selain itu, dukungan publik yang masif akan menjadi modal sosial bagi Pemkot Tidore untuk mempercepat konsolidasi politik. Masyarakat menilai, keberanian Wali Kota mengutamakan kebutuhan rakyat daripada kepentingan elite adalah sebuah langkah progresif yang patut diteladani.***