DPRD Tidore Kepulauan Soroti PJU Rusak, Minta Pemda Segera Ambil Langkah Konkret

SOROTAN KATA – Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak dan tidak berfungsi di sejumlah titik di Kota Tidore Kepulauan mendapat perhatian serius dari DPRD. Kerusakan PJU tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari, terutama di sekitar tempat ibadah serta di jalur arah timur kota.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut.

Abdurrahman menjelaskan, di lapangan terdapat dua jenis PJU, yakni PJU yang bersumber dari listrik PLN dan PJU berbasis tenaga surya (solar cell). Namun, PJU solar cell di sejumlah titik dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tidak lagi berfungsi, termasuk di beberapa lokasi yang rawan kecelakaan lalu lintas.

“Kami berharap dinas terkait segera bertindak. PJU ini merupakan aset balai. Jika pemeliharaannya masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka penerangan jalan di sepanjang jalur arah timur setidaknya harus segera diaktifkan kembali,” tegasnya.

Selain PJU tenaga surya, Abdurrahman juga menyoroti PJU yang terhubung dengan jaringan PLN. Menurutnya, pengelolaan dan pemeliharaan PJU jenis ini seharusnya dapat lebih diprioritaskan, mengingat sebagian besar infrastruktur pendukung telah tersedia.

“Tiang dan jaringan kabel sudah ada, tinggal penggantian armatur lampu. Fasilitas pendukung seperti mobil forklift dan kabel jaringan juga sudah tersedia,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam setiap kunjungan kerja Komisi II ke kelurahan dan desa, persoalan penerangan jalan selalu menjadi salah satu keluhan utama masyarakat karena berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Terkait kemitraan Komisi II dengan dinas teknis, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, Abdurrahman berharap kepala dinas beserta jajaran lebih aktif turun ke lapangan serta mampu menyusun usulan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

“Program dari kementerian sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana daerah memiliki kreativitas dan ketegasan untuk menindaklanjutinya, bukan sekadar wacana,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengusulan program sejak awal tahun agar dapat segera diproses oleh kementerian dan direalisasikan dalam bentuk pembangunan nyata.

“Harus ada ketegasan, bukan hanya bicara,” pungkasnya.