DPRD Tidore Dorong Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

SOROTAN KATA – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan kini dinilai mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi dianggap sepele. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Tidore Kepulauan menegaskan pentingnya penanganan lintas sektor, agar persoalan tersebut tidak ditangani secara parsial.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ardiansyah Fauji, dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan Forum Studi Perempuan (Fospar) Maluku Utara, yang digelar pada Senin, 27 Oktober 2025, di Gedung DPRD Tidore.

Rapat tersebut difokuskan pada penyusunan roadmap perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi. Fospar Maluku Utara, yang selama ini aktif dalam pendampingan korban kekerasan, ditetapkan sebagai mitra strategis dalam kolaborasi lintas sektor ini.

“Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus melibatkan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, karena persoalan ini mencakup aspek sosial, hukum, dan kesehatan,” ujar Ardiansyah.

Ia menegaskan, pembahasan kali ini tidak hanya sebatas meninjau angka statistik tahunan, tetapi juga bertujuan untuk menggali akar permasalahan agar program perlindungan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kita tidak hanya membaca angka-angka kekerasan, tetapi mencari solusi mendasar agar penanganannya lebih komprehensif,” tegasnya.

Ardiansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Askot PSSI Kota Tidore, menambahkan bahwa DPRD akan mengawal penuh komitmen bersama dalam menangani setiap kasus kekerasan dengan cepat dan menyeluruh.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan serius. Kami ingin memastikan Tidore menjadi kota yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh warganya,” ujarnya.

Komisi III berharap kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah awal gerakan masif untuk menekan angka kekerasan hingga mencapai zero violence, serta menjadikan Kota Tidore Kepulauan sebagai kota percontohan bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara.***