BPKAD Tidore Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Strategi Penanganan Piutang

SOROTAN KATA – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Strategi Penanganan Piutang Daerah, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, bertempat di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Sabtu (11/10/2025).

Workshop ini menghadirkan Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, sebagai narasumber utama, dengan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, bertindak sebagai moderator. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Tidore, para Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, Pimpinan dan Sekretaris OPD, Kabag, Camat, Sekcam, serta Lurah se-Kota Tidore Kepulauan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri atas kesediaan berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga kepada jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan selamat datang di Negeri Para Sultan kepada para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu berbagi ilmu serta pengalaman yang sangat penting bagi peningkatan kapasitas aparatur kami,” ujarnya.

Menurutnya, workshop ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah. Pengelolaan aset yang optimal akan mencegah penyusutan nilai serta potensi kehilangan aset daerah, sementara pengelolaan piutang yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas fiskal pemerintah daerah.

“Saya berharap melalui workshop ini, tidak ada lagi keraguan dalam penerapan regulasi. Setiap rupiah yang dikelola dan setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Laiman juga menyinggung soal pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia meminta Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk memberikan klarifikasi terkait prosedur kebijakan tersebut, mengingat pemangkasan TKD dapat memengaruhi stabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan, Yakub Husain, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset sesuai regulasi yang berlaku.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, khususnya pejabat dan staf teknis yang menangani pengelolaan keuangan serta aset daerah,” jelasnya.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Tidore Kepulauan semakin akuntabel, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.***