BPBD Tidore: Tudingan Intervensi Wali Kota pada Proyek Talud Tidak Benar

SOROTAN KATA – Tudingan yang dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Provinsi Maluku Utara bersama Aliansi Mahasiswa Menggugat Maluku Utara di Jakarta terhadap Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, terkait dugaan intervensi pada proyek Rekonstruksi KRIB Pengaman Pantai/Talud di Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan, dibantah keras oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan selaku instansi teknis.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Abubakar, menegaskan bahwa proyek tersebut tidak mendapatkan intervensi sedikit pun dari Wali Kota. Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan proyek telah melalui mekanisme tender yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

“Proyek ini dilelang secara terbuka melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dalam proses pelelangan tersebut, CV Calysta Persada Utama ditetapkan sebagai pemenang, sehingga perusahaan tersebut menjadi mitra BPBD dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Muhammad Abubakar saat dikonfirmasi media, Sabtu (24/1/2026).

Ia menjelaskan, Wali Kota dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengawasan tersebut merupakan bagian dari penilaian terhadap kinerja OPD, bukan bentuk intervensi terhadap proyek.

“Apa yang ditudingkan LBH Ansor Maluku Utara dan Aliansi Mahasiswa Maluku Utara di Jakarta kepada Wali Kota sangat tidak logis dan tidak benar,” tegasnya.

Muhammad Abubakar juga menyampaikan bahwa proyek rekonstruksi tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang ditindaklanjuti oleh BPBD. Proyek bernilai Rp8,8 miliar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait adanya klaim dari oknum pejabat yang menyebut proyek tersebut sebagai milik Wali Kota melalui pesan WhatsApp, Muhammad Abubakar mempertanyakan identitas pejabat dimaksud. Ia menyayangkan sikap tersebut dan meminta agar dilakukan evaluasi terhadap pejabat yang kerap mengatasnamakan Wali Kota untuk kepentingan tertentu.

“Seharusnya LBH Ansor Maluku Utara mengungkap siapa pejabat yang membawa-bawa nama Wali Kota, agar yang bersangkutan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Muhammad Abubakar, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Kota Tidore Kepulauan.***